Dugaan Permintaan Suap Rp 50 Miliar oleh Firli Bahuri kepada SYL, ICW Dorong Polda Metro Jaya untuk Penyelidikan Mendalam
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Di tengah gemuruh persidangan kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dan dugaan keterlibatan eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, Indonesia Corruption Watch (ICW) menggalang seruan kepada Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas indikasi permintaan suap sebesar Rp 50 miliar yang dilaporkan terjadi. Jumat (19/4/2024)
Menurut keterangan dari peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, indikasi permintaan uang tersebut muncul dalam jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Dalam sidang tersebut, terungkap bahwa SYL menyebut adanya permintaan sejumlah uang kepada Firli Bahuri, yang disinyalir berkaitan dengan penyelesaian suatu perkara di KPK.
Penelitian lanjutan dari ICW menyoroti pentingnya menggali informasi terkait kunjungan SYL ke rumah pribadi Firli di Villa Galaksi, Bekasi, yang menjadi latar belakang pertemuan keduanya.
Kurnia Ramadhana menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pada saat itu Firli Bahuri masih menjabat sebagai Ketua KPK, di mana seorang pejabat publik seharusnya dilarang untuk berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Dengan demikian, ICW menganggap bahwa terdapat dua dugaan pelanggaran hukum yang harus didalami lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Sementara itu, dalam pembelaannya, pengacara Firli, Ian Iskandar, menyangkal keras tuduhan tersebut. Ian mengklaim bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan adalah fitnah dan tidak berdasar.
Namun, fakta bahwa Firli Bahuri kini tengah berstatus tersangka dalam kasus pemerasan terhadap SYL, serta dugaan suap dan gratifikasi, menambah kompleksitas masalah yang dihadapi oleh mantan pemimpin KPK tersebut.
Meskipun status hukumnya telah ditetapkan sejak November tahun sebelumnya, Firli Bahuri masih belum ditahan oleh pihak berwenang. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan sistem penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia.
Dalam konteks ini, ICW menekankan pentingnya Polda Metro Jaya untuk tidak hanya mengusut kasus ini secara menyeluruh, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dan transparansi dalam menangani perkara korupsi. Langkah-langkah konkret dan transparan dari pihak berwenang akan menjadi penanda penting bagi masyarakat tentang keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi yang merajalela di negeri ini.
Dengan demikian, kasus ini menjadi sorotan utama tidak hanya dalam ranah hukum, tetapi juga dalam ranah moralitas dan integritas pemerintahan. Masyarakat pun berharap agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan demi menciptakan tatanan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. (KBO-Babel/Tim)
