Skandal Korupsi Guncang Babel: Ancaman Pemecatan bagi ASN Terlibat
KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Skandal korupsi kembali mengguncang pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dengan terbongkarnya praktik korupsi di lingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Kasus ini menyoroti dugaan keterlibatan pejabat dan pegawai negeri sipil (ASN) dalam pengeluaran dana yang tidak sah serta pembentukan perusahaan boneka yang melanggar aturan. Kamis (2/5/2024)
Dua mantan Kepala Dinas ESDM serta satu Kepala Dinas aktif telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung. Penetapan status tersangka ini menimbulkan praduga kuat bahwa masih banyak lagi pejabat yang terlibat dalam skandal ini.
Pj Gubernur Safrizal ZA menegaskan sikap tegasnya terhadap ASN yang terlibat dalam praktik korupsi.
“Kepala dinas yang terlibat atau ASN yang jika ada yang jadi tersangka akan kita berhentikan langsung karena mereka yang berbuat itulah yang akan bertanggungjawab dan proses ini terus berjalan,” ujarnya dengan lugas.
Tim Pidsus Kejaksaan Agung RI telah melakukan kunjungan ke Provinsi Babel untuk mendengarkan masukan dari Pemerintah Provinsi sekaligus melakukan koordinasi dalam penanganan kasus ini. Safrizal ZA menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh kepada pihak berwenang dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum.
Dalam penelusuran yang dilakukan, tidak hanya pejabat yang menjadi sasaran penyelidikan, tetapi juga keterlibatan PNS dalam pembentukan perusahaan boneka. Safrizal ZA menegaskan bahwa aturan bagi kalangan PNS akan ditegakkan dengan tegas, tanpa pandang bulu.
Skandal ini tidak hanya menimbulkan kecaman dari masyarakat, tetapi juga menjadi ujian serius bagi pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Dengan komitmen tegas dan kerja sama dengan pihak berwenang, diharapkan kasus ini dapat diungkap sepenuhnya dan pelaku korupsi dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan transparansi dalam proses pembentukan dan pengelolaan perusahaan.
Hanya dengan langkah-langkah konkret dan penegakan hukum yang tegas, pemerintah dapat memastikan bahwa kasus korupsi seperti ini tidak akan terulang di masa depan. (KBO-Babel)
