Keterlibatan PNS dan Pasangannya: Sorotan Terhadap Skandal Korupsi di Industri Tambang PT Timah
KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Skandal korupsi baru-baru ini yang melibatkan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Re, serta sang istri, F, yang bekerja di PT Timah Tbk, telah mengejutkan publik.Dugaan keterlibatan mereka dalam praktik korupsi yang merugikan PT Timah Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam industri pertambangan, mengundang keprihatinan serius. Sabtu (16/3/2024).
Menurut informasi yang diungkap oleh Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI PNPA RI), Rahmad Sukendar, kasus ini mencuat dengan adanya dugaan persekongkolan antara Re, seorang PNS dari Dinas ESDM Babel, dan istrinya, F, yang bekerja di PT Timah Tbk.
Keterlibatan keduanya dalam pembentukan perusahaan boneka yang diduga mendukung praktik korupsi di PT Timah Tbk menjadi sorotan utama.
Rahmad Sukendar menekankan pentingnya tindakan tegas dari pihak manajemen dan direksi PT Timah, serta Menteri BUMN, Erik Tohir, untuk membersihkan perusahaan dari praktik korupsi yang merajalela. Langkah konkret harus segera diambil untuk menegakkan integritas dan kembali memulihkan kepercayaan publik terhadap PT Timah Tbk.
Dalam pernyataannya, Rahmad Sukendar juga meminta Kejaksaan Agung untuk menetapkan status tersangka bagi mereka yang terlibat dalam skandal korupsi yang terjadi dalam izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah dari tahun 2015 hingga 2022.
Hal ini dianggap penting sebagai langkah untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.
Lebih lanjut, Rahmad Sukendar menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap hubungan antara pejabat pemerintah dan sektor swasta. Ini merupakan langkah yang krusial untuk mencegah terjadinya kolusi dan praktik korupsi yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat.
Dalam konteks ini, dukungan penuh dari masyarakat kepada Kejaksaan Agung dalam mengungkap dan menindak pelaku korupsi di PT Timah Tbk menjadi sangat penting. Hanya dengan keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, korupsi dapat diatasi dan keadilan dapat terwujud.
Skandal ini juga harus dijadikan momentum untuk mereformasi sistem tata kelola perusahaan dan mekanisme pengawasan di BUMN serta institusi pemerintah lainnya.
Keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi landasan utama dalam menjalankan tugas-tugas publik dan bisnis negara demi kesejahteraan bersama.
Hingga saat ini, PT Timah Tbk belum memberikan tanggapan resmi terkait konfirmasi yang dikirimkan oleh media melalui pesan WhatsApp. Keterlambatan dalam merespons konfirmasi ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut terkait transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam menangani kasus serius seperti ini.
Dengan demikian, tindakan tegas dan transparansi yang diambil oleh semua pihak terkait, termasuk PT Timah Tbk dan instansi pemerintah terkait, akan menjadi kunci dalam menangani skandal korupsi ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas dan keadilan dalam tata kelola bisnis dan pemerintahan. (Sumber: Asatu Online, Editor: KBO-Babel)
