KANTOR BERITA ONLINE BANGKA BELITUNG

Pria Mengaku Wartawan Terjerat OTT, Diduga Memeras dalam Kasus Asusila & Perusahaan Kontraktor PJS Sulut Sampaikan Aspirasi Wartawan ke Kesbangpol Mengulas Sederet Prestasi Erzaldi Rosman Djohan Dikala Memimpin Bangka Belitung AETI dan Megastar Shipping Pte. Ltd Teken MoU, Dorong Investasi dan Kinerja Ekspor Timah Kasat Reskrim Polres Bateng: Kasus Pencurian Barang Rumah Milik Anak Yatim Masuki Tahap Penyidikan

src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9911197896809941" crossorigin="anonymous">

PT Timah Kembali Dukung Belo Laut Festival, Dorong Kreativitas Pemuda Bangka Barat

Festival Serumpun Pangkalpinang 2 Resmi Dibuka, Jadi Panggung Ekonomi Kreatif

Lomba Tari Sambut Warnai Hari Jadi Pangkalpinang ke-267, Pelajar Tunjukkan Kreativitas Budaya

Erzaldi Rosman Dorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Keagamaan di Bangka Belitung

Hari Ini! Konser Spektakuler di Pangkalpinang: Babel Music Euforia Episode 1

Sekda Pangkalpinang Dorong Pelestarian Seni Musik Dambus di Kalangan Pelajar

Tag: Opini

Artikel dan Opini, OpiniAgustus 26, 2024

Analisis Penegakan Hukum Mengenai Tanah Jarang (Rare Earth) yang Dijual Secara Ilegal di Kepulauan Bangka Belitung (Opini)

KBO-BABEL.COM – Tanah jarang atau Rare Earth adalah unsur-unsur substitusi yang terbentuk pada mineral pembentuk […]

Pernahkah kita membayangkan bahwa demokrasi, yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, justru akan dihancurkan oleh dirinya sendiri? Ungkapan Bung Hatta, “Hati-hati dengan demokrasi karena bisa jadi demokrasilah yang akan menumbangkan demokrasi,” sangat relevan dalam melihat kondisi politik saat ini. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial dan politik bagi seluruh rakyat, kini justru dikebiri oleh oligarki politik yang mengatasnamakan demokrasi.

Bangka Belitung, Indonesia 24 Jam, Kilas Politik, Opini, Suara Redaksi, Tokoh Masyarakat & PublikAgustus 12, 2024

Oligarki Politik: Tumbangnya Demokrasi Oleh Kotak Kosong, Ancaman Nyata bagi Demokrasi Kita (Opini)

Oleh : Muhamad Zen (Ketua DPW Topan-RI Perwakilan Babel) Pernahkah kita membayangkan bahwa demokrasi, […]

Berita terbaru tentang perhitungan kerugian negara dalam kasus lahan PT Narina Keisha Imani (NKI) yang dikabarkan telah selesai, namun perlu ditinjau kembali secara komprehensif dan kritis. Artikel sejumlah pemberitaan media online Babel menyebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Bangka Belitung telah mengangkat kasus ini ke tahap penyidikan, dengan beberapa pihak termasuk petinggi PT NKI, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Babel Marwan, dan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 Erzaldi Rosman telah diperiksa. Namun, ada beberapa poin yang perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan akurasi dan keadilan dalam proses ini.

Artikel, Bangka Belitung, Hukum, Indonesia 24 Jam, Opini, Suara RedaksiAgustus 9, 2024

Mengkritisi Akurasi Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Lahan PT NKI: Urgensi Transparansi dan Validasi (Opini)

Oleh : Adinda Putri Nabiilah, S.H.,C.IJ.,C.PW Kasus Lahan PT NKI: Mengurai Polemik Perhitungan Kerugian Negara […]

Opini: Menyoroti Efisiensi dan Kecepatan Erzaldi Rosman dalam Memajukan Perekonomian Bangka Belitung

Artikel, Bangka Belitung, Hukum, Indonesia 24 Jam, Opini, Suara RedaksiAgustus 9, 2024Agustus 9, 2024

Mengurai Fakta: Klarifikasi, Pembelaan Hukum dan Realitas Politik di Kasus Erzaldi Rosman (Opini)

Oleh : Putri Utami, S.P., C.PW GUBERNUR Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, Erzaldi Rosman, […]

Artikel dan Opini, Judi Online, OpiniAgustus 2, 2024Agustus 2, 2024

Judi Online Ancaman yang Makin Menggerogoti Ekonomi dan Moralitas Bangsa (Opini)

KBO-BABEL.COM – Dalam beberapa tahun terakhir, judi online telah berkembang pesat dan menjadi fenomena yang […]

KBO-BABEL.COM (Jakarta) - Abdurrahman Taha, seorang senator yang dikenal sebagai ART mencermati pemberitaan di media elektronik, adanya ahli yang berpendapat bahwa Kejaksaan saat ini telah berubah menjadi lembaga Superbody. Secara tegas ART menyatakan pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan Kejaksaan apalagi terkait masalah kewenangan, dan ditambah dengan pembunuhan karakter di media sosial terhadap pejabat Kejaksaan adalah merupakan serangan balik koruptor (corruptor fight back) dengan mengadu domba antar penegak hukum. Seyogyanya, menurut ART masyarakat harus cerdas dan kritis terhadap upaya-upaya serangan balik koruptor dan memandang setiap permasalahan dengan pemikiran yang jernih. Sabtu (8/6/2024). ART menegaskan bahwa Kejaksaan memang diberikan kewenangan lebih, namun hanya khusus tindak pidana korupsi. Dan, kewenangan tersebut adalah hal yang biasa, bahkan gebrakan Kejaksaan mengungkap Oligarki di dunia pertambanagan itulah yang dinantikan masyarakat.

Adhyaksa, Kejaksaan RI, Opini, Tokoh Masyarakat & PublikJuni 8, 2024

KEJAKSAAN SUPERBODY : FRAMING KEJAKSAAN YANG DIADU DOMBA

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Abdurrahman Taha, seorang senator yang dikenal sebagai ART mencermati pemberitaan di media […]

Gelombang Antusiasme: Masyarakat dan Pensiunan Berbondong-Bondong Bergabung dengan LSM Mantan Preman

Indonesia 24 Jam, Jakarta, Opini, Suara Redaksi, Tokoh Masyarakat & PublikJuni 5, 2024Juni 5, 2024

Prof Sutan : Pemerintah RI Harus Menolong Anak-anak Palestina Melalui Pihak Ketiga

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kondisi memburuk di banyak tempat di palestina terutama anak anak. Kesulitan air […]

Kasus penambangan timah ilegal yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum (APH) di Bangka Belitung kembali mencuat ke permukaan, memperlihatkan betapa kompleks dan mendalamnya masalah korupsi di sektor ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah pengakuan dari seorang kolektor timah bernama Indra, yang menyebutkan bahwa bosnya menyetorkan Rp 70 juta per bulan kepada oknum di Mapolda Bangka Belitung untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kasus ini tidak hanya menyoroti masalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum, tetapi juga bagaimana praktik-praktik ilegal ini menghancurkan lingkungan dan merugikan masyarakat.

Bangka Belitung, Hukum, Indonesia 24 Jam, Opini, Polda BabelJuni 5, 2024

Skandal Pungli di Sektor Pertambangan Timah Bangka Belitung: Oknum APH Terima Cuan 70 juta, Pengkhianatan Terhadap Penegakan Hukum

KBO-BABEL.COM (Bangka Belitung) – Kasus penambangan timah ilegal yang melibatkan sejumlah oknum aparat penegak hukum […]

Menganalisis Kontra Opini Terkait Calon Kepala Daerah di Pilgub Babel 2024 (Opini) Opini yang disajikan dalam sebuah artikel di media online Babel tersebut menyoroti beberapa fenomena yang kerap muncul menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bangka Belitung, khususnya terkait menanggapi ajakan untuk menciptakan Pilkada damai. Sekilas, narasi ini tampak sebagai upaya untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga ketenangan dan kedamaian selama proses demokrasi berlangsung. Namun, jika ditelaah lebih dalam, ada nada sindiran yang kuat, mengarah pada kontra opini yang jelas menolak atau tidak menyukai calon tertentu yang mencalonkan diri dalam Pilgub Babel 2024. Di artikel opini itu menyebutkan bahwa Bangka Belitung adalah daerah yang paling kondusif dalam urusan Pilkada sejak era reformasi 1998.

Bangka Belitung, Indonesia 24 Jam, Opini, Suara RedaksiJuni 5, 2024Juni 6, 2024

Peran Penting Penegakan Hukum dalam Mengatasi Korupsi dan Pungli di Sektor Pertambangan: Kasus Kasat Pol PP Bangka Barat (Opini)

KBO-BABEL.COM (Bangka Belitung) – Korupsi dan pungutan liar (pungli) telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari […]

Dalam hukum positif penindakan terhadap administrative penal law di sektor pertambangan dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS, namun adakalanya dalam praktek baik Penyidik di Kejaksaan RI, Polri maupun KPK menindak perbuatan-perbuatan melawan hukum di sektor pertambangan dengan menggunakan instrumen UU tndak pidana korupsi. Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, mengatakan berdasarkan azas systematische specialiteit dan azas logische specialiteit pada kondisi tertentu perbuatan-perbuatan pidana di bidang administrasi dapat ditindak dengan tindak pidana korupsi karena alasan adanya tindakan koruptif dalam proses operasional pertambangan, misalnya adanya suap menyuap, persekongkolan penyelenggara negara dan pihak swasta, dan niat jahat dalam pengurusan ijin serta perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar, yang itu tidak mungkin ditangani dengan administrasi penal law.

Hukum, Indonesia 24 Jam, Jakarta, Tokoh Masyarakat & PublikJuni 1, 2024Juni 1, 2024

Sinergi Penegakan Hukum: Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK Bersatu Lawan Korupsi di Sektor Pertambangan

Prof . Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum: Panggilan Bersama untuk Sinergi Melawan Korupsi di […]

1
2
3
4
»

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.