Strategi WFA untuk Mudik Lebaran 2025: Menhub Dudy dan Tito Karnavian Bahas Antisipasi Kemacetan
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan rencana penerapan sistem bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) sebagai strategi untuk mengurangi lonjakan pemudik di musim libur Lebaran 2025. Dalam pertemuannya dengan sejumlah pihak, termasuk kementerian terkait, Dudy menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi untuk memastikan pelaksanaan WFA dapat berjalan dengan baik dan tidak berdampak negatif pada dunia usaha. Senin (17/2/2025)
“Kami tengah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan WFA. Setelah itu, baru kami akan menyampaikan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto,” kata Dudy saat ditemui usai rapat di Kemendagri pada Senin, 17 Februari 2025.
Namun, Dudy juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait tanggal mulai penerapan WFA. Dua opsi tanggal yang sedang dibahas adalah 24 Maret 2025 atau 26 Maret 2025, yang masing-masing memiliki pertimbangan terkait dampak pada arus mudik.
“Masih rembukan dulu karena masing-masing kementerian kan punya pertimbangan. Makanya dari Kementerian Perhubungan jauh-jauh hari menyampaikan ini, supaya masing-masing kementerian dan lembaga bisa mereview apa yang menjadi usulan dari Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Dudy menambahkan bahwa aspek yang menjadi perhatian utama adalah dampak dari WFA terhadap dunia usaha, yang akan disesuaikan dengan pandangan dari sektor pelaku usaha.
“Kita menyampaikan melalui Kemenaker. Kemenaker yang akan menyampaikan kepada pengusaha, kemudian bagaimana responsnya,” lanjut Dudy.
Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan besar, WFA tidak akan diterapkan secara menyeluruh, karena ada sektor-sektor tertentu, seperti perusahaan yang bergerak di bidang produksi, yang tidak memungkinkan karyawannya untuk bekerja dari mana saja.
“Dari sisi pengusaha, kita juga memahami bahwa ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya produksi yang nggak mungkin ditinggalkan. Jadi, mungkin WFA ini tidak diberlakukan secara keseluruhan, tapi secara parsial untuk sektor-sektor yang bisa menerapkannya,” ujarnya.
Dengan demikian, Dudy menegaskan bahwa pelaksanaan WFA kemungkinan besar tidak akan menjadi kewajiban mutlak selama arus mudik Lebaran 2025. Hanya sektor yang tidak berhubungan langsung dengan produksi yang akan dimungkinkan untuk bekerja dari mana saja.
“Sifatnya kalau WFA, namanya juga masih work ya, masih bekerja. Jadi bukan merupakan sebuah hari libur. Kami menyarankan saja supaya pengelolaan pada saat mudik nanti bisa lebih membuat nyaman kepada para pemudik,” tambahnya.
Skenario WFA dan Kepadatan Arus Mudik
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2025 di Kemendagri, Dudy juga memaparkan simulasi mengenai pergerakan masyarakat dengan mempertimbangkan penerapan WFA. Dia menjelaskan bahwa penerapan WFA pada tanggal yang berbeda akan mempengaruhi puncak arus mudik.
“Apabila WFA dimulai pada tanggal 24 Maret atau H-7 Lebaran, maka kami prediksikan hari puncak mudik akan terjadi pada 28 Maret atau H-3. Sedangkan kalau WFA dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 atau H-5, maka prediksi hari puncak mudik akan terjadi pada 26 Maret 2025 atau H-5 Lebaran,” paparnya.
Dudy merinci lebih lanjut bahwa jika WFA dimulai pada tanggal 24 Maret 2025 (H-7 Lebaran), maka pola pergerakan pemudik diprediksi tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan lonjakan yang lebih terkendali. Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada 28 Maret 2025 (H-3 Lebaran).
“Sedangkan jika WFA baru dimulai pada tanggal 26 Maret 2025 (H-5 Lebaran), maka lonjakan pemudik diperkirakan akan lebih tinggi, terutama pada 26 Maret serta 29-30 Maret 2025,” tambahnya.
Jika tidak ada penerapan WFA, Dudy memprediksi lonjakan pemudik terbesar akan terjadi pada 28-30 Maret 2025 (Jumat-Minggu), karena banyak pekerja ASN dan BUMN baru bisa mudik setelah jam kerja berakhir. Penerapan WFA yang lebih awal, yaitu mulai 24 Maret, diharapkan dapat membantu menyebarkan arus mudik secara lebih merata dan mengurangi risiko kemacetan parah.
Tito Karnavian Ingatkan Tragedi Brexit
Di saat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan pentingnya penerapan WFA untuk menghindari kemacetan panjang di titik-titik krusial seperti Pelabuhan Bakauheni dan jalur utama menuju Jawa Tengah serta Jawa Timur.
Tito mencontohkan peristiwa kemacetan parah yang terjadi di Brexit (Brebes Exit) pada tahun 2016 yang mengakibatkan antrean kendaraan yang sangat panjang dan menyebabkan korban jiwa.
“Pak Menteri Perhubungan tadi menyampaikan skenario dalam rangka agar mobilitas tidak terjadi lonjakan, di waktu tertentu, jam tertentu, hari tertentu yang membuat kemacetan panjang seperti kasus Brexit misalnya. Jika mobilitas bisa lebih tersebar, maka peluang kemacetan ekstrem bisa dikurangi,” ujar Tito.
Peristiwa Brexit yang terjadi pada musim mudik Lebaran 2016 menjadi salah satu tragedi kemacetan paling mengerikan dalam sejarah arus mudik Indonesia. Antrean kendaraan yang sangat panjang hingga belasan jam mengakibatkan banyak pemudik terjebak tanpa bisa melanjutkan perjalanan, bahkan ada yang menjadi korban jiwa akibat kelelahan dan kepanasan.
Tito menekankan bahwa dengan penerapan WFA, diharapkan lonjakan mobilitas dapat lebih terdistribusi sehingga kemacetan yang parah seperti Brexit tidak terulang lagi. (Sumber: CNBC Indonesia, Editor: KBO-Babel)
