KPU Babel dan Pemda Siap Laksanakan Pilkada Ulang dengan Dukungan APBD
KBO-BABEL.COM (PANGKALPINANG) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Husen, memastikan seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di wilayah Pangkalpinang dan Bangka akan sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diungkapkan Husen pada Jumat (14/2) di kantor KPU Babel, menegaskan kesiapan anggaran untuk mendukung kelancaran proses demokrasi di wilayah tersebut. Jumat (14/2/2025)
“Seluruh biaya Pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, akan dibiayai oleh APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Husen.
Husen menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih dalam tahap penyelesaian laporan penggunaan anggaran dari Pilkada sebelumnya. Laporan ini, menurutnya, menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ia menegaskan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai akan segera dikembalikan ke kas daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran. Semua proses akan dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegasnya.
KPU Babel telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di seluruh Bangka Belitung untuk memastikan kesiapan anggaran Pilkada ulang. Dalam pertemuan dengan penjabat (Pj) gubernur, bupati, dan wali kota, Husen menyebutkan bahwa semua kepala daerah telah menyatakan komitmen mereka untuk mendukung penuh proses Pilkada, khususnya dalam hal penyediaan anggaran.
“Para kepala daerah telah memastikan bahwa tidak ada kendala terkait anggaran Pilkada ulang. Mereka siap untuk melaksanakan Pilkada 2025 dengan sukses,” kata Husen.
Komitmen tersebut mencakup kesediaan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Pilkada. Husen menambahkan bahwa kerja sama yang baik antara KPU dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pilkada.
Alternatif Pendanaan
Meski sudah ada jaminan pendanaan dari APBD, KPU Babel tetap mempertimbangkan opsi lain untuk memastikan tidak ada hambatan keuangan yang mengganggu pelaksanaan Pilkada. Husen mengungkapkan bahwa pihaknya juga menjajaki kemungkinan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika diperlukan.
“Kami tidak ingin bergantung sepenuhnya pada APBD. Kami akan berupaya mencari sumber pendanaan lain untuk memastikan Pilkada 2025 berjalan lancar tanpa kendala anggaran,” pungkas Husen.
Langkah antisipasi ini, menurut Husen, dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab KPU untuk menjaga kelancaran Pilkada. Dengan demikian, seluruh proses dapat berjalan sesuai rencana meskipun ada kendala yang mungkin muncul.
Fokus pada Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan Pilkada, KPU Babel menegaskan komitmennya untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Husen berharap langkah-langkah yang telah dirancang oleh KPU bersama pemerintah daerah dapat memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan, menciptakan demokrasi yang berkualitas di Bangka Belitung.
Dengan dukungan penuh dari APBD, koordinasi yang solid antara KPU dan pemerintah daerah, serta kesiapan antisipasi jika terjadi kekurangan dana, pelaksanaan Pilkada ulang di Bangka Belitung diharapkan dapat berlangsung tanpa hambatan. Hal ini menjadi upaya bersama untuk mendukung kesuksesan Pilkada 2025. (Sumber: Perkaranews.com, Editor: KBO-Babel)
