Relawan Kotak Kosong Kota Pangkalpinang Tuntut Hak Kontestasi di Pilwako 2024
KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Perjuangan untuk mengangkat hak kontestasi Kotak Kosong dalam Pemilihan Walikota Pangkalpinang 2024 tidak hanya sekadar wacana. Elemen masyarakat yang tergabung dalam “Relawan Kotak Kosong Kota Pangkalpinang” kini melangkah serius dalam upaya mereka untuk memperjuangkan hak politik Kotak Kosong sebagai salah satu peserta Pilkada. Berbagai organisasi masyarakat yang mendukung gerakan ini, seperti Relawan Pemenangan Kotak Kosong, Pemuda Pangkalpinang Bersuara, Gerakan PKK (Pilih Kotak Kosong), Front Pembela Kotak Kosong, dan Masyarakat PGK Save Kotak Kosong, telah menyampaikan permohonan audiensi kepada DPRD Kota Pangkalpinang. Kamis (5/9/2024)
Langkah ini dilakukan untuk berkonsultasi dan berkoordinasi mengenai mekanisme yang memungkinkan Kotak Kosong berpartisipasi secara resmi dalam Pilkada 2024, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dianggap penting agar keberadaan Kotak Kosong sebagai simbol suara masyarakat tetap dihargai dalam proses demokrasi.
Meminta Peran Aktif DPRD
Eka Mulia Putra, Koordinator Relawan Pemenangan Kotak Kosong sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyatakan bahwa pihaknya meminta DPRD Pangkalpinang yang baru dilantik untuk proaktif dalam memperjuangkan hak konstitusional Kotak Kosong.
Mereka berharap agar DPRD dapat segera menanyakan mekanisme terkait kepada KPU di daerah maupun pusat, termasuk memastikan kesamaan aturan bagi Kotak Kosong dalam tahapan Pilkada, seperti kampanye dan debat kandidat.
“Hak politik Kotak Kosong harus diperjuangkan seadil-adilnya. Oleh karena itu, kami meminta agar pimpinan dan anggota DPRD Pangkalpinang bekerja aktif menanyakan mekanisme dan petunjuk teknis mengenai hak Kotak Kosong sebagai kontestan Pilkada. KPU, baik di daerah maupun pusat, perlu mengklarifikasi apakah tahapan kampanye, debat, dan kegiatan lainnya juga dapat diikuti oleh Kotak Kosong dengan aturan yang jelas,” ujar Eka kepada media, Kamis (5/9).
Relawan Kotak Kosong Menjadi “Nyawa” Perjuangan
M Natsir, Koordinator Gerakan PPK (Pilih Kotak Kosong), juga menegaskan bahwa Kotak Kosong memiliki hak yang sama seperti kandidat lainnya dalam Pilkada Kota Pangkalpinang. Menurutnya, DPRD Pangkalpinang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut.
“Kotak kosong memang tidak bernyawa, tetapi kami yang menjadi nyawa bagi Kotak Kosong untuk memperjuangkan hak politiknya dalam Pilkada. Kami siap menjadi perwakilan Kotak Kosong dan ikut dalam setiap tahapan Pilkada, mulai dari kampanye hingga debat publik. Masyarakat yang memilih Kotak Kosong harus diperlakukan sama dengan mereka yang memilih kandidat lainnya,” tegas Natsir.
Kotak Kosong: Simbol Protes Demokrasi
Gerakan Kotak Kosong tidak sekadar menuntut pengakuan dalam kontestasi politik, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang dianggap tidak representatif.
Sejak beberapa Pilkada di Indonesia diwarnai dengan keberadaan Kotak Kosong, fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan ruang untuk menyuarakan kekecewaan mereka dalam proses pemilihan. Kotak Kosong menjadi pilihan bagi mereka yang merasa bahwa kandidat yang ada tidak mencerminkan harapan atau keinginan rakyat.
Di Pangkalpinang, gerakan Kotak Kosong telah mendapatkan momentum setelah beberapa elemen masyarakat mulai bergabung untuk memperjuangkan hak tersebut. Relawan Kotak Kosong berharap bahwa keberadaan Kotak Kosong dalam Pilkada Pangkalpinang akan menjadi simbol demokrasi yang memberikan ruang bagi semua suara, termasuk mereka yang tidak puas dengan pilihan kandidat yang tersedia.
Menunggu Tanggapan DPRD
Setelah surat audiensi dilayangkan kepada DPRD Pangkalpinang yang baru dilantik, kini masyarakat menunggu kepastian dan penjadwalan dari para anggota dewan.
Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam mewujudkan hak-hak politik Kotak Kosong dalam Pilwako Pangkalpinang 2024.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan semua hak politik dijamin oleh undang-undang. Kami berharap DPRD Pangkalpinang merespons dengan baik dan segera menjadwalkan audiensi untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Masyarakat Pangkalpinang sedang menunggu kepastian,” tambah Eka.
Tidak hanya itu, para relawan juga berharap agar KPU Pangkalpinang dan KPU Pusat dapat memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan Pilkada bagi Kotak Kosong.
Relawan Kotak Kosong ingin memastikan bahwa jadwal kampanye, debat publik, dan tahapan Pilkada lainnya dapat diikuti oleh Kotak Kosong dengan aturan yang adil dan setara.
Langkah selanjutnya dari DPRD Pangkalpinang dan KPU akan menjadi titik krusial dalam perjalanan gerakan ini. Para relawan siap untuk mengawal setiap tahapan yang diperlukan dan memastikan bahwa hak-hak Kotak Kosong sebagai peserta Pilkada 2024 dapat diakomodasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (M Zen/KBO Babel)
