Mulkan Terancam Gagal Maju Pilkada 2024: AK Law Firm Desak Pemblokiran SKCK
KBO-BABEL.COM (Bangka) – Mantan Bupati Bangka, H Mulkan, kini menghadapi ancaman serius terhadap ambisinya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Bangka 2024-2029. Desakan tersebut datang dari AK Law Firm & Partners yang berencana meminta kepolisian di Kepulauan Bangka Belitung untuk memblokir pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Mulkan. SKCK adalah dokumen penting yang harus dimiliki setiap calon kepala daerah. Rabu (14/8/2024)
Dr. Andi Kusuma SH MKn CTL, kuasa hukum dari PT Narina Keisha Imani (NKI), mengungkapkan bahwa timnya telah menyiapkan permohonan resmi untuk pemblokiran SKCK Mulkan. Permohonan ini bukan tanpa alasan. Mulkan diduga terlibat dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan lahan hutan di Desa Kota Waringin, Kabupaten Bangka, sebuah kasus yang kini sedang dalam penyelidikan.
Dr. Andi menekankan pentingnya penegakan hukum secara tegas menjelang Pilkada yang semakin dekat.
“Mulkan adalah terlapor dalam kasus besar ini. Kami meminta kepolisian untuk memblokir SKCK-nya hingga ada keputusan hukum yang jelas,” tegasnya.
Tuduhan terhadap Mulkan tidak hanya berhenti pada dugaan korupsi lahan. Selama menjabat sebagai Bupati, ia diduga menerima gratifikasi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 25 miliar.
Masalah ini semakin diperumit oleh klaim tumpang tindih kepemilikan lahan yang melibatkan PT NKI. Tanah yang seharusnya dikelola oleh PT NKI hingga tahun 2039 diduga dijual secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu.
Kasus ini melibatkan beberapa perusahaan seperti PT FAL, PT SML, PT BAP, dan PT BAM. Pengacara Dr. Andi juga menyebutkan bahwa laporan mengenai dugaan ilegalitas ini telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung pada 9 Agustus 2024, dan kini menjadi sorotan publik.
Dalam konteks ini, Dr. Andi memperingatkan bahwa jika SKCK Mulkan tidak diblokir, hal ini bisa menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.
Ketika dihubungi oleh tim jejaring media ini melalui WhatsApp (WA) pada Selasa (13/8/2024) malam, Mulkan tidak memberikan komentar terkait permohonan ini. Ia hanya membalas dengan salam dan doa, seolah menghindari polemik yang semakin memanas.
Dengan situasi yang semakin tegang, Pilkada 2024 di Kabupaten Bangka bisa berubah menjadi medan pertempuran hukum yang sengit. Mulkan berada di tengah-tengah badai kontroversi yang dapat memengaruhi langkahnya maju sebagai calon kepala daerah.
Nasib Mulkan ke depan akan sangat bergantung pada langkah hukum yang diambil dalam beberapa hari ke depan, serta hasil dari penyelidikan dan proses hukum yang sedang berlangsung. (Sumber: Mediahitamputih, Editor: KBO-Babel)
