Warga Bangka Tengah Tuntut Pemerintah Tangani Tambang Timah Ilegal di Lingkar Kenari dan Merbuk
KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Ratusan warga Koba, Kabupaten Bangka Tengah, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Bangka Belitung pada Rabu, 7 Agustus 2024. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk segera menangani aktivitas pertambangan timah ilegal yang beroperasi di lahan eks Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Koba Tin di kawasan Lingkar Merbuk dan Kenari. Kamis (8/8/2024)
Kuasa Hukum Masyarakat, Wahyu Firdaus, mengungkapkan bahwa aktivitas tambang ilegal di Lingkar Kenari dan Merbuk terlihat dibiarkan oleh aparat penegak hukum.
Masyarakat sudah melaporkan kegiatan tambang ilegal ini ke polisi beberapa kali, dan meskipun telah dilakukan operasi, tambang tersebut masih tetap beroperasi.
Dia menambahkan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum tertentu yang kuat dalam melindungi tambang tersebut.
“Kami tidak tahu siapa di belakangnya. Cuma dugaan kami ada oknum yang luar biasa hebat. Mungkin wartawan bisa investigasi langsung ke lokasi. Yang jelas kalau penambang itu kebal hukum pasti ada apanya,” ungkap Wahyu kepada wartawan.
Wahyu juga menyatakan bahwa masyarakat lokal terbagi antara yang mendukung dan menolak tambang ilegal ini, yang menyebabkan ketidakstabilan di masyarakat.
“Masyarakat ini kasihan. Bangka Belitung ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kami tidak mungkin juga terus memaksa karena yang menambang teman kami juga,” tambah Wahyu.
Menurut Wahyu, tindakan tegas dari Penjabat Gubernur Bangka Belitung bersama TNI dan Polri sangat diperlukan.
“Kalau memang ada formula aturan bisa dilegalkan, ayo legalkan. Tetapi kalau tidak, jangan dibiarkan seperti ini. Bisa dibayangkan tidak jika terus ditunda-tunda. Suasana masyarakat semakin panas sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi konflik yang sangat tidak kita harapkan itu terjadi,” ujarnya.
Wahyu juga menuntut agar PJ Gubernur Bangka Belitung segera memberikan kepastian.
“Kalau tidak bisa, mundur dan pulang kampung saja. Beliau kita harap dengan legowo menyatakan ketidaksanggupannya. Apabila memang tidak bisa mengambil keputusan apapun atau abu-abu seperti ini, kami mohon Kemendagri untuk menggantikan PJ yang baru,” tegas Wahyu.
Syarob Sahroni, seorang warga yang terdampak oleh tambang di Lingkar Kenari dan Merbuk, mengungkapkan bahwa tambang ini telah beroperasi secara sembarangan sejak PT Koba Tin tutup pada tahun 2014.
“Kami sangat menderita tinggal di lingkar tambang itu terutama polusi suaranya luar biasa sekali yang sangat kami bikin tidak nyaman. Tambang yang tidak sesuai aturan itu juga memberikan dampak sosial,” kata Syarob.
Syarob menekankan bahwa masyarakat sekitar tidak menolak tambang secara keseluruhan, namun mereka menginginkan agar tambang tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau legal, hal kami sebagai warga terdampak akan terpenuhi dan terlindungi. Begitu juga dengan hak penambang. Jadi kami untuk meminta kepastian kepada PJ Gubernur agar pro kontra terhadap tambang blok Merbuk dan Kenari itu hilang,” jelasnya.
Hendri, perwakilan dari warga Berok, menambahkan bahwa potensi ekonomi dari blok Merbuk dan Kenari bisa berubah menjadi sumber konflik jika tidak ada kepastian hukum.
“Kami melihat persoalan legalitas menjadi satu-satunya solusi. Legalitas sudah mengatur bagaimana peraturan dan sistem penambangannya seperti apa, terhadap lingkungannya bagaimana dan manfaat dari penambangan itu agar bisa dinikimati masyarakat,” ujar Hendri.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap ketidakpastian hukum dan tindakan pemerintah terkait tambang ilegal di wilayah mereka.
Masyarakat menuntut tindakan segera untuk mengatasi masalah ini agar potensi konflik dapat dihindari dan keberlanjutan sosial serta ekonomi di Bangka Belitung bisa terjamin.
Mereka berharap agar pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah tegas dan memberikan solusi yang tepat untuk menuntaskan masalah ini. (Sumber: Tempo, Editor: KBO-Babel)
