Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Menolak Undangan PBNU: Klaim NU di Atas Negara Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid mengumumkan penolakannya untuk memenuhi undangan dari tim panel Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Wahid menegaskan bahwa ia tidak bisa menghadiri undangan tersebut karena berasal dari orang yang mengklaim dirinya berada di atas negara. Selasa (6/8/2024)
“Saya tidak bisa mendatangi undangan dari orang yang menyatakan dirinya di atas negara, tidak boleh di bawah negara,” ujar Hasanuddin Wahid dilansir dari Tempo.
Pernyataan ini merujuk pada Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, yang baru-baru ini menyatakan bahwa posisi Nahdlatul Ulama (NU) harus berada di atas negara, bukan di bawah negara atau bahkan di bawah partai.
Pernyataan Yahya Cholil Staquf ini disampaikan saat pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya NU untuk mendudukkan kepentingannya di atas kepentingan parsial negara.
“Pesan Mustasyar PBNU, harus mendudukkan kepentingannya mengatasi berbagai kepentingan parsial di negara ini, supaya NU mampu berkontribusi menyangga keutuhan bangsa dan negara ini. Jadi di bawah negara nggak boleh, apalagi cuma di bawah partai, tidak boleh!” tegas Gus Yahya, seperti dikutip dari Antara.
Hasanuddin Wahid menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan mengabaikan sejarah pendiri NU, Hasyim Asy’ari, yang tidak pernah mengklaim bahwa NU berada di atas negara.
Wahid mempertanyakan, “Coba publik menilai, apa boleh di Indonesia ini ada institusi di atas negara?”
Hal ini menunjukkan ketidaksetujuan Wahid terhadap klaim Yahya yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan.
Penolakan Wahid juga berkaitan dengan ketidakpuasannya terhadap cara PBNU menangani hubungan dengan PKB. Wahid menyebut undangan dari tim panitia khusus PBNU sebagai sesuatu yang tidak serius dan terkesan seperti dagelan.
“Lalu tiba-tiba bikin tim mengundang saya. Kayak dagelan aja. Untuk apa? Mana mungkin saya memenuhi undangan mereka? Secara organisasi kita tidak ada urusan sama Gus Yahya dan Saiful. Kita entitas berbeda,” jelas Wahid.
Selain itu, Wahid mengkritik PBNU karena dianggapnya mencoba mengadu domba warga NU dengan PKB dan meremehkan panitia khusus haji DPR RI. Ia juga menyinggung upaya PBNU yang dianggapnya menggembosi PKB selama pemilu.
Meskipun PKB mengalami peningkatan signifikan dengan lebih dari 2.150 kursi di semua tingkatan legislatif, Wahid merasa PBNU malah menuduh PKB melenceng.
“PKB itu berprestasi dan sehat sekali. Difitnah rusak, tetapi PKB diajak masuk koalisi oleh presiden terpilih. Itu artinya kita dinilai sehat,” ujarnya.
Konflik antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang sering disebut Cak Imin, telah memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Perseteruan ini dimulai setelah Cak Imin menginisiasi pembentukan panitia khusus penyelenggaraan haji di DPR RI untuk menyelidiki Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan penyelewengan kuota haji.
Gus Yahya, yang merupakan kakak kandung Yaqut Cholil Qoumas, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pembentukan pansus haji ini dan mempertanyakan urgensinya.
Menanggapi ketegangan ini, pleno PBNU memutuskan untuk mengkaji ulang hubungan antara PBNU dan PKB. Gus Yahya kemudian menunjuk Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk memimpin tim pengkaji yang dikenal sebagai Panitia Khusus PKB. Langkah ini menandai babak baru dalam ketegangan antara kedua organisasi dan menunjukkan kompleksitas dinamika politik di Indonesia saat ini. (Sumber: Tempo, Editor: KBO-Babel)
