Lonjakan PHK di Jakarta dan Bangka Belitung: Dampak Korupsi dan Pergeseran ke Pekerjaan Informal
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Indonesia menghadapi lonjakan tajam dalam kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang tahun ini, dengan Jakarta dan Bangka Belitung mencatatkan peningkatan yang sangat signifikan. Angka PHK yang melambung tinggi mencerminkan ketidakstabilan ekonomi dan dampak dari skandal korupsi besar, terutama di sektor tambang. Senin (5/8/2024)
Dalam periode Januari-Juni 2024, Jakarta melaporkan lonjakan dramatis dalam jumlah PHK. Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan bahwa 7.469 pekerja di ibu kota mengalami PHK, meningkat sebesar 6.786 orang atau hampir 1.000% dibandingkan dengan tahun lalu. Lonjakan ini merupakan salah satu yang tertinggi di negara ini dan mencerminkan dampak dari restrukturisasi perusahaan serta kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Lebih mencengangkan adalah lonjakan kasus PHK di Bangka Belitung. Pada periode yang sama, jumlah pekerja yang ter-PHK di provinsi ini mencapai 1.527 orang, melonjak 3.918% dibandingkan dengan 38 orang pada periode yang sama tahun lalu. Kenaikan signifikan ini sebagian besar disebabkan oleh skandal korupsi di PT Timah (Persero) Tbk, yang mempengaruhi ribuan karyawan.
Agus Afandi, Kepala Bidang Pengawasan Hubungan Industri (HI) dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan (Disnker) Bangka Belitung, mengungkapkan,
Ribuan karyawan tersebut berasal dari perusahaan mitra smelter yang disita oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menyita lima smelter yang mengakibatkan PHK massal terhadap karyawan dari 16 perusahaan mitra.
Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di tujuh kabupaten, melibatkan industri mulai dari pabrik sawit hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Selain itu, sektor industri tekstil juga berkontribusi besar terhadap angka PHK. Kasus PHK di sektor ini diperkirakan mempengaruhi ribuan pekerja.
Peningkatan kasus PHK juga terlihat di provinsi-provinsi lain. Di Banten, kasus PHK meningkat sebesar 19,33%, dengan 994 pekerja ter-PHK. Provinsi lain yang mencatatkan kenaikan signifikan adalah Riau dengan 539 kasus dan Sumatera Utara dengan 465 kasus.
Dari segi persentase, Bangka Belitung mencatat kenaikan terbesar sebesar 3.918%, diikuti oleh Aceh dengan 1.745%, Jakarta dengan 994%, Sumatera Utara dengan 628%, dan Sulawesi Tenggara dengan 210%.
Sulawesi Tengah juga mengalami lonjakan yang signifikan dengan 1.812 pekerja ter-PHK, namun tidak ada data perbandingan dengan tahun sebelumnya.
Lonjakan PHK ini tidak hanya berdampak pada angka pengangguran tetapi juga memicu pergeseran signifikan ke sektor pekerjaan informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2024 berada di angka 4,82%, menurun 0,63% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh peningkatan jumlah pekerja di sektor informal.
Proporsi pekerja informal di Indonesia saat ini tercatat 59,17%, meningkat dari 55,88% pada Agustus 2019. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan formal beralih ke sektor informal, seperti menjadi supir taksi online atau bekerja di e-commerce. Pergeseran ini mencerminkan tantangan besar dalam mencari pekerjaan yang stabil dan aman.
Barra Kukuh Mamia, Ekonom BCA, menjelaskan, “Mungkin sekarang ojol atau e-commerce segala macam ini, which is fine orang bisa dapat duit di situ tapi prospek nya kan beda antara yang formal dan informal. Kalau formal bisa naik gaji, naik karir, tapi kalau informal gimana?”
Kehilangan pekerjaan formal sering kali memaksa pekerja untuk mencari pekerjaan di sektor informal yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas tetapi dengan risiko yang lebih besar terkait pendapatan dan jaminan sosial. (Sumber: CNBC Indonesia, Editor: KBO-Babel)
