Pj Wali Kota Pangkalpinang Rancang Sistem Zonasi Baru untuk Penataan Pedagang Kaki Lima

Foto: Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan

Pj Wali Kota Pangkalpinang Janji Tata Ulang Pedagang Kaki Lima dengan Sistem Zonasi

KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana untuk melakukan penataan ulang terhadap sejumlah pedagang kaki lima (PKL) di kota tersebut dengan menerapkan sistem zonasi baru. Langkah ini diambil untuk meningkatkan keteraturan dan keamanan dalam berjualan bagi PKL serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kamis (11/7/2024).

Dalam penataan ulang ini, akan diterapkan tiga zona berbeda: zona merah, kuning, dan hijau. Zona merah akan menjadi kawasan yang tidak diperbolehkan untuk berjualan PKL.

Bacaan Lainnya

Sedangkan zona kuning akan menjadi area bagi PKL dengan batasan waktu dan ketentuan tertentu. Adapun zona hijau akan menjadi area yang bebas bagi PKL untuk berjualan tanpa adanya batasan waktu.

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan, mengungkapkan komitmennya dalam merancang dan menerapkan sistem zonasi ini.

“Kemarin saya masih menjadwalkan lagi untuk rapat penetapan zona untuk PKL itu. Nanti akan kita coba terapkan pola itu di Kota Pangkalpinang,” kata Lusje pada Rabu (10/7/2024).

Menurut Lusje, penataan ulang ini sangat penting mengingat adanya keluhan dari masyarakat terkait beberapa PKL yang telah menimbulkan ketidaknyamanan. Beberapa di antaranya bahkan telah membuat bangunan permanen tanpa izin, yang mengganggu tata kota dan aset pemerintah.

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyusun peraturan wali kota (perwako) yang akan mengatur penetapan dan uji coba penerapan zona-zona tersebut.

Dengan adanya perwako ini, diharapkan penataan PKL dapat berjalan lebih tertib dan teratur, memberikan kepastian hukum bagi para PKL dalam menjalankan usahanya.

Sekretaris Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM Kota Pangkalpinang, Syafaruddin, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, dengan adanya penataan ini, sekitar 1.420 PKL di Pangkalpinang diharapkan dapat merasa lebih aman dan tidak lagi khawatir akan adanya penertiban yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh pihak berwenang.

“Jumlahnya cukup banyak, maka dengan penataan ini diharapkan para PKL mendapatkan kepastian hukum sehingga mereka merasa aman dan tidak lagi khawatir akan penertiban,” ujar Syafaruddin pada Jumat (5/7/2024).

Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi PKL dalam hal kepastian hukum, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan suasana kota yang lebih tertata dan nyaman bagi seluruh masyarakat Pangkalpinang. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *