Klarifikasi Menteri PUPR: Jokowi Tidak Batal Ngantor di IKN, Juli Masih Tanggal 10

Foto : Desain Istana Kepresidenan di IKN

Menteri PUPR Klarifikasi: Jokowi Belum Batal Pindah Kantor ke IKN, Pembangunan Masih Berjalan

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengklarifikasi pernyataan terkait rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli ini. Basuki menegaskan bahwa Jokowi tidak pernah mengatakan batal untuk pindah kantor ke IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kamis (11/7/2024).

“Juli kan ini masih tanggal 10, kalau air InsyaAllah bisa masuk. Keluar air tanggal 18 Juli sudah bisa commissioning – basah semua, sudah sampai,” ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Bacaan Lainnya

Basuki menambahkan bahwa sejak awal ia sudah mengatakan air akan masuk ke IKN pada Juli 2024, demikian pula dengan listrik. Ia menyampaikan bahwa sudah ada laporan listrik 10 megawatt sudah siap, tinggal menunggu pembangunan 40 megawatt.

Namun demikian, Basuki belum dapat memastikan kapan tepatnya Jokowi akan mulai berkantor di IKN.

“Ya tanya presiden masa nanya saya,” ujarnya dengan nada bercanda.

Presiden Jokowi sebelumnya memang merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Pindahnya operasional presiden ini akan seiring dengan selesainya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintahan di IKN. Bahkan, pemerintah merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.

Meski demikian, Jokowi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pindah kantor dalam waktu dekat. Hal ini dikarenakan infrastruktur di IKN belum sepenuhnya siap.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Jokowi juga menambahkan bahwa dirinya sudah menerima laporan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait pembangunan di IKN. Dari laporan tersebut, diketahui bahwa pembangunan kantor presiden belum sepenuhnya rampung.

“Sudah (terima laporan) dari PUPR tapi belum (siap),” ujar Jokowi.

Sejak awal tahun, pembangunan IKN telah menjadi perhatian utama pemerintah. Proyek ambisius ini diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia, menggantikan Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota. Pembangunan tahap pertama di IKN mencakup infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik.

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa setiap langkah dalam pembangunan IKN dilakukan dengan cermat dan tepat waktu. Dengan demikian, target untuk memindahkan operasional pemerintahan ke IKN dapat tercapai dalam waktu yang telah direncanakan.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan tidak ada lagi kebingungan terkait rencana Presiden Jokowi berkantor di IKN. Pembangunan tetap berjalan dan rencana perpindahan kantor presiden masih dalam proses, menunggu kesiapan infrastruktur di IKN.

Pemerintah optimis bahwa dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, IKN akan segera siap menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *