Investigasi Ombudsman: Dokumen ‘Aspal’ dan Diskriminasi Menghantui PPDB 2024

Foto: Ombudman RI

Ombudsman Temukan Modus Baru Kecurangan PPDB 2024: Dokumen ‘Aspal’, Diskriminasi, dan Manipulasi Zonasi

KBO-BABEL.COM (Jakarta)- Ombudsman Republik Indonesia (RI) mengungkapkan serangkaian temuan yang mencengangkan terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 di beberapa provinsi. Dalam jumpa pers yang digelar di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengungkapkan bahwa ada berbagai bentuk kecurangan yang baru ditemukan, termasuk penggunaan dokumen ‘aspal’ (asli tapi palsu), diskriminasi, dan manipulasi dokumen zonasi. Kamis (11/7/2024).

Indraza menjelaskan bahwa modus kecurangan dengan menggunakan dokumen aspal menjadi salah satu temuan signifikan.

Bacaan Lainnya

“Karena banyak yang menggunakan dokumen aspal. Asli tapi palsu. Di mana sertifikat-sertifikat itu dikeluarkan baik dari dinas maupun induk olahraga. Yang memang sengaja dibuat, padahal tidak pernah ada prestasinya, tidak pernah ada perlombaannya,” ujar Indraza.

Dokumen aspal ini sering kali berupa sertifikat dari dinas atau induk olahraga yang sengaja dibuat untuk mendukung klaim prestasi yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Persoalan ini ditemukan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan.

Akibat temuan ini, Ombudsman mencatat bahwa sebanyak 911 pendaftar harus dianulir karena terlibat dalam kecurangan jalur prestasi untuk SMA.

Selain masalah penggunaan dokumen aspal, Ombudsman juga menyoroti praktik diskriminasi dalam PPDB. Indraza mengungkapkan bahwa ada sekolah yang memasukkan nilai tahfidz sebagai syarat masuk ke SMA umum.

“Praktik ini dianggap diskriminatif karena tidak mempertimbangkan bahwa tidak semua siswa adalah Muslim,” jelasnya.

Kemudian, terkait dengan penggunaan jalur zonasi, Indraza menyampaikan bahwa Ombudsman menemukan manipulasi dokumen di beberapa daerah, mirip dengan kasus-kasus tahun sebelumnya.

Indraza menyampaikan bahwa masih banyak ditemukan kasus di mana KK dititipkan anak dengan status keluarga lain atau bahkan pemalsuan KK.

Contohnya, di Yogyakarta, ada peserta didik yang menggunakan KK palsu untuk mendapatkan akses ke sekolah pilihan mereka.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya untuk memanipulasi proses PPDB masih sangat relevan dan perlu penanganan serius. Ombudsman RI menekankan perlunya langkah-langkah perbaikan sistematis dan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua proses PPDB berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.

Temuan Ombudsman RI terkait kecurangan dalam PPDB 2024/2025 menggambarkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memastikan proses seleksi peserta didik baru berjalan adil dan transparan.

Dari penggunaan dokumen aspal hingga praktik diskriminatif dan manipulasi dokumen zonasi, upaya untuk membersihkan sistem pendidikan dari kecurangan perlu diperkuat dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif dari semua pihak terkait. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *