Tito Karnavian: Pj Kepala Daerah Harus Mundur dari ASN 40 Hari Sebelum Pendaftaran Pilkada

Foot: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian

Tito Karnavian Ingatkan Pj Kepala Daerah: Mundur atau Diberhentikan Sebelum Pendaftaran Pilkada

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur kewajiban para penjabat (pj) kepala daerah untuk mundur dari jabatan sebagai aparatur sipil negara (ASN) minimal 40 hari sebelum tanggal pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2024. Sabtu (22/6/2024)

Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2024, Tito Karnavian menegaskan bahwa penjabat kepala daerah yang berencana untuk maju dalam kontestasi Pilkada harus mengajukan pengunduran diri mereka sebagai ASN paling lambat 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon.

Bacaan Lainnya

Pendaftaran pasangan calon sendiri direncanakan akan dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, dengan penetapan pasangan calon dilakukan pada tanggal 22 September 2024.

“Yang (ingin) ikut running Pilkada saya sudah kirim suratnya tanggal 16 Mei 2024, sebagaimana dijelaskan agar rekan-rekan memberikan informasi melampirkan (surat pengunduran diri) kepada Mendagri 40 hari sebelum tanggal pendaftaran calon,” tegas Tito Karnavian dalam keterangan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Surat edaran ini diperjelas oleh Tito Karnavian ketika beliau secara virtual mengumpulkan para penjabat kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota pada hari Kamis, 20 Juni 2024.

Dalam pertemuan tersebut, Tito Karnavian kembali menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini demi menjaga transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Jadi tinggal pilih (ingin) di mata publik positif dan elektabilitas akan naik karena fair, dibandingkan dengan isu yang keluar si A itu yang calon diberhentikan karena dia tidak melapor,” papar Tito Karnavian.

Pilihan yang dihadapi oleh para pj kepala daerah yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada pun diserahkan sepenuhnya kepada mereka. Mereka dapat memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan ASN mereka atau akan diberhentikan secara otomatis apabila tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Keputusan ini tidak hanya terkait dengan aspek administratif, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik. Kami mengharapkan bahwa proses Pilkada akan berjalan dengan adil dan terbuka,” tambah Tito Karnavian.

Selain itu, Mendagri juga mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kampanye sebelum waktu yang ditentukan oleh peraturan Pilkada. Hal ini termasuk larangan memasang baliho dengan pesan-pesan yang berpotensi menunjukkan dukungan terhadap pencalonan mereka.

“Kalau ingin pasang baliho bisa pakai kata sukseskan (penanganan) stunting atau program kegiatan pj gubernur,” jelas Tito Karnavian.

Surat edaran Mendagri ini telah menarik perhatian banyak pihak terkait dengan implementasi dan penegakannya dalam Pilkada Serentak 2024. Di satu sisi, keputusan ini diharapkan dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung dalam koridor yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai penutup, Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah akan terus memonitor kepatuhan terhadap aturan ini serta siap untuk mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran yang merugikan proses demokrasi. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *