Kasus Korupsi Timah: Sandra Dewi Belum Dicekal, Pemeriksaan Masih Berlanjut

Foto: Sandra Dewi /Istimewa

Kejagung Belum Cegah Sandra Dewi Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus Korupsi Tata Niaga Timah

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia memastikan belum mengeluarkan surat permohonan pencekalan terhadap aktris Sandra Dewi terkait kasus korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. Jumat (21/6/2024)

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa hingga saat ini, Sandra Dewi belum dicekal.

Bacaan Lainnya

“Belum ada pencekalan,” ujar Harli Siregar kepada wartawan pada Jumat (21/6).

Meskipun tidak dicekal, Harli menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan istri dari tersangka Harvey Moeis itu akan kembali diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus.

“Itu kebutuhan penyidikan. Kalau penyidik merasa butuh keterangan ya dipanggil, kalau tidak ya sudah cukup. Itu kebutuhan penyidikan, teknisnya ada di penyidik,” tambahnya.

Penyidik saat ini juga terus mengusut dugaan keterlibatan pihak-pihak lain yang turut menikmati aliran dana korupsi timah tersebut.

“(Tersangka baru) nanti dilihatlah perkembangannya, yang pasti penyidik fokus dulu menyelesaikan yang ini. Kalau ada perkembangan pasti disampaikan.” ujarnya.

Sandra Dewi sebelumnya sudah dua kali diperiksa oleh penyidik pada Kamis (4/4) dan Rabu (15/5) lalu. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendalami aset-aset yang diduga terkait aliran dana korupsi dari Harvey Moeis.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan total 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Beberapa di antaranya adalah Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, serta Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Dari 22 tersangka, 12 di antaranya telah dilimpahkan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidang.

Terbaru, Kejagung mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai Rp300,003 triliun.

Rinciannya meliputi kelebihan bayar harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar Rp2,85 triliun, pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra sebesar Rp26,649 triliun, dan nilai kerusakan ekologis sebesar Rp271,6 triliun.

Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen untuk mengusut tuntas dan membawa para pelaku ke pengadilan guna mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Kerugian finansial dan ekologis yang diakibatkan oleh korupsi ini menunjukkan dampak serius dari tindakan koruptif yang tidak hanya merugikan negara secara materiil tetapi juga merusak lingkungan. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *