Kerusakan Infrastruktur Pengendalian Banjir Kota Pangkalpinang: PT Bangka Cakra Karya Didesak Segera Perbaiki
KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang, Babel) – Proyek pembangunan pengendalian banjir di Kota Pangkalpinang yang dikerjakan oleh PT Bangka Cakra Karya kini menjadi sorotan publik. Meskipun baru berumur satu tahun dan masih dalam masa pemeliharaan, masyarakat setempat telah menemukan sejumlah kerusakan signifikan pada infrastruktur proyek ini. Keretakan di dinding beton kolong PDAM Pendindang dan tumpukan material yang berserakan menjadi keluhan utama warga yang tinggal di sekitar area tersebut. Rabu (19/6/2024).
Proyek dengan nomor kontrak HK.02.03/01/KONS/BWS23.8.4/2023 tertanggal 17 Maret 2023 ini, memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 38.400.000.000,- dan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung (BWS Bangka Belitung). PT Bhawana Prasasta KSO PT. Sri Agung Jaya bertindak sebagai konsultan supervisi untuk memastikan kualitas pengerjaan proyek ini.
Namun, kenyataan di lapangan tampaknya jauh dari harapan. Arpan, warga Parit Lalang, mengungkapkan kekhawatirannya saat diwawancarai oleh jejaring media KBO Babel.
“Kami sering memancing di kolong ini, banyak terlihat oleh kami dinding beton sisi kolong ini sudah retak dan rusak. Selain itu, sisi kolong yang ditembok dengan tanah puru sudah mengalami penurunan. Kalau hujan, airnya melubangi sisi beton bangunan kolong PDAM Pendindang,” ungkapnya, Selasa (18/6/2024).
Selain Arpan, Iwan, warga setempat lainnya, juga mengutarakan kekhawatirannya. Ia meminta pihak instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada dinding beton kolong dan akses jalan yang belum dilakukan pengaspalan.
“Sebagai masyarakat yang akan terdampak, kami minta kepada Kementerian PUPR Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Bangka Belitung untuk segera memerintahkan kontraktor pelaksanaan memperbaiki kerusakan yang ada serta akses jalan sisi tembok kolong dilakukan pemadatan lagi, agar tergenang air dan tidak roboh nantinya,” kata Iwan.
Keretakan dan kerusakan ini sangat mengkhawatirkan, terutama mengingat saat ini memasuki musim hujan. Genangan air pada akses jalan yang terjadi akibat pemadatan tanah yang tidak merata atau berlubang semakin memperparah kondisi.
Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kontraktor pelaksana, PT Bangka Cakra Karya, belum sepenuhnya selesai sesuai dengan spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Adanya keretakan pada dinding beton dan kerusakan lainnya tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang ketahanan struktur bangunan, tetapi juga mempengaruhi aktivitas sehari-hari warga sekitar.
Jalan akses yang berlubang dan tidak rata menyebabkan genangan air yang menyulitkan mobilitas warga. Kondisi ini juga memperbesar risiko kecelakaan dan kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur.
Pihak jejaring media ini masih berupaya menghubungi Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung, SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air Bangka Belitung, serta PT Bangka Cakra Karya untuk mendapatkan tanggapan resmi terkait laporan masyarakat mengenai keretakan atau kerusakan dinding beton dan akses jalan yang menurun atau tidak merata. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.
Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan standar kualitas dalam proyek-proyek infrastruktur publik. Kegagalan dalam memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan bukan hanya merugikan dari segi finansial, tetapi juga berdampak langsung pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat Pangkalpinang berharap pemerintah dan instansi terkait dapat bertindak cepat dan tegas dalam menangani permasalahan ini.
Dengan perbaikan yang segera dan tepat, diharapkan kerusakan lebih lanjut dapat dicegah dan fungsi optimal dari proyek pengendalian banjir ini bisa kembali berjalan sesuai rencana.
Kerjasama yang baik antara kontraktor, konsultan supervisi, dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur yang dibangun dengan dana publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Proyek pembangunan pengendalian banjir Kota Pangkalpinang seharusnya menjadi solusi atas masalah banjir yang kerap mengganggu aktivitas warga.
Namun, dengan adanya berbagai kerusakan yang ditemukan, menjadi jelas bahwa pengawasan dan pemeliharaan yang ketat sangat diperlukan agar tujuan dari proyek ini bisa tercapai.
Warga setempat berhak mendapatkan infrastruktur yang aman dan berkualitas, dan harapan tersebut kini terletak di tangan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini.
Kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana alokasi dana yang begitu besar digunakan dalam proyek ini.
Transparansi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur menjadi krusial untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dihabiskan memberikan hasil yang sesuai dengan perencanaan dan harapan masyarakat.
Sebagai solusi jangka panjang, peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur harus menjadi prioritas. Pemerintah dan instansi terkait perlu memastikan bahwa setiap tahap pengerjaan proyek diawasi secara ketat dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan juga penting untuk memastikan bahwa proyek yang dikerjakan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi mereka.
Di sisi lain, PT Bangka Cakra Karya sebagai kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi. Langkah perbaikan yang cepat dan tepat harus segera dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat. Komitmen untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang telah ditetapkan harus ditegaskan kembali agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
Proyek pengendalian banjir Kota Pangkalpinang merupakan salah satu dari sekian banyak proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi solusi bagi permasalahan di daerah.
Namun, dengan adanya berbagai masalah yang muncul, menjadi penting untuk menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran berharga.
Pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan proyek infrastruktur agar tujuan pembangunan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. (KBO Babel/Tim)
