Mahfud MD Ungkap Kapolri dan Jaksa Agung Tidak Mau Bertemu di Satu Forum Kecuali Sidang Kabinet

Foto: Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD

Tegangnya Hubungan Kepolisian dan Kejaksaan Agung: Mahfud MD Ungkap Friksi di Balik Layar

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, kembali menyoroti dinamika yang tegang antara dua institusi kunci dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung. Sabtu (15/6/2024)

Dalam podcast terbarunya, Mahfud mengungkapkan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin sering kali enggan untuk bertemu dalam forum yang sama, kecuali dalam sidang kabinet di Istana Negara.

Bacaan Lainnya

“Berembuk rapat di satu forum kalau satu hadir, satu enggak hadir. Tampaknya ada situasi seperti itu sehingga kalau ada rapat tuh yang sana tanya dulu ‘ini datang ndak, ini datang ndak’ gitu,” ujar Mahfud dalam podcast yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official.

Sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud mengungkapkan bahwa dalam masa kepemimpinannya, ia sering kali harus menghadapi tantangan koordinasi antara Polri dan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan keduanya.

“Karena memang sering dalam banyak hal Kapolri dan Jaksa Agung itu ndak mau bertemu di satu forum, kecuali dalam sidang kabinet,” tambahnya.

Pernyataan Mahfud ini muncul di tengah sorotan terhadap kasus penguntitan yang menimpa Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Mahfud sebelumnya telah mengkritik penanganan kasus ini oleh kedua lembaga yang disebutnya tidak cukup transparan.

Menurut Mahfud, kasus seperti penguntitan yang melibatkan anggota lembaga keamanan seperti Densus 88 haruslah dibawa ke publik untuk mendapatkan penjelasan yang jelas.

“Ini yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Karena masyarakat ini kan harus diberi ketentraman. Kalau hal gini Kejaksaan Agung saja kena apalagi yang bukan Kejaksaan Agung ya kan. Orang akan berkata begitu,” tegasnya.

Mahfud juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penanganan kasus-kasus internal di antara kedua institusi tersebut. Ia menekankan bahwa persoalan yang berkaitan dengan kepercayaan publik harus ditangani dengan lebih terbuka dan akuntabel.

“Yang ditangkap ini saja munculkan, periksa, lalu munculkan keterangannya ke publik, saya ditugaskan oleh ini, untuk ini,” jelas Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga mengutip pendapat dari tokoh penting dalam lembaga keamanan, seperti mantan Kepala Densus 88, Irjen Pol (Purn) Ansyaad Mbai, yang menyebut bahwa kasus penguntitan tersebut mungkin terkait dengan perubahan kepemilikan atau pengaruh di industri timah. Menurut Ansyaad, ada motif politik dan ekonomi yang mendasari kasus tersebut.

Di samping menyoroti ketegangan di antara Polri dan Kejaksaan Agung, Mahfud juga menekankan tanggung jawab Presiden sebagai pemimpin negara untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan lembaga-lembaga negara.

“Kan sebenarnya negara ini ada aturan-aturannya, ada pimpinannya. Tanggung jawab paling utama itu ada pada presiden untuk menjelaskan dan meminta itu dibuka,” kata Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa kejelasan mengenai kasus penguntitan ini tidak hanya penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan, tetapi juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme dari seluruh aparat yang terlibat dalam penegakan hukum.

Kesaksian Mahfud MD memberikan pandangan mendalam mengenai dinamika internal di dalam aparat penegak hukum Indonesia. Ketegangan antara Polri dan Kejaksaan Agung tidak hanya mencerminkan tantangan koordinasi yang ada di antara kedua lembaga tersebut, tetapi juga mempengaruhi upaya penegakan hukum yang efektif dan adil di negara ini.

Secara keseluruhan, tegangnya hubungan antara Polri dan Kejaksaan Agung yang diungkapkan oleh Mahfud MD menyoroti perlunya reformasi internal dalam kedua lembaga untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan keamanan nasional dan kepentingan publik. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *