Daftar 18 Jenderal Polisi Mengisi Jabatan Sipil di Kementerian

Foto: Irjen Ahmad Luthfi

Jenderal Polisi Duduki Jabatan Bergengsi di Kementerian: Analisis dan Kontroversi

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Pengangkatan sejumlah jenderal polisi pada jabatan strategis di berbagai Kementerian dan lembaga negara telah memicu diskusi intens di kalangan masyarakat dan ahli hukum. Salah satu yang terbaru adalah penunjukan Irjen Ahmad Luthfi, mantan Kapolda Jawa Tengah, sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan. Kamis (13/6/2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), polisi aktif dapat ditempatkan pada posisi sipil di berbagai instansi pemerintahan. Hal ini telah mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pengawas seperti Indonesia Police Watch (IPW).

Bacaan Lainnya

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena ini, menyoroti apakah tidak ada cukup ASN atau tenaga sipil lain yang dapat mengisi jabatan-jabatan tersebut.

Dasar hukum untuk penempatan polisi dalam jabatan sipil memang tercakup dalam Undang-Undang ASN dan peraturan terkait, namun hal ini menjadi perdebatan karena adanya pertanyaan mengenai kesesuaian dan keadilan dalam penunjukan tersebut. Sementara secara hukum memungkinkan, banyak yang mempertanyakan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam hal ini.

Irjen Ahmad Luthfi, setelah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, dipilih untuk mengisi posisi penting sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan.

Meskipun kemampuannya tidak diragukan sebagai seorang pemimpin di bidang keamanan, pertanyaan muncul apakah kepemimpinan dalam bidang perdagangan memerlukan pengalaman yang spesifik di luar ranah kepolisian.

Sugeng Teguh Santoso dari IPW menyatakan bahwa sementara Kapolda seperti Ahmad Luthfi mungkin memiliki kapasitas untuk menjabat di Kementerian, tetap harus ada pertimbangan tentang kesempatan yang seharusnya diberikan kepada ASN atau tenaga sipil yang memiliki latar belakang dan kualifikasi yang sesuai.

Diskusi ini membangkitkan perbincangan lebih luas tentang prinsip meritokrasi dalam administrasi publik. Apakah penempatan polisi aktif di Kementerian sejalan dengan upaya untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi atau justru menimbulkan potensi konflik kepentingan dan kurangnya pluralitas dalam pengambilan keputusan?

Daftar Jenderal Polisi Mengisi Jabatan Sipil di Kementerian: Peran Strategis dalam Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2024, sejumlah jenderal Polisi Republik Indonesia (Polri) telah ditempatkan dalam jabatan sipil di berbagai Kementerian untuk mengisi posisi penting dalam upaya penguatan manajemen dan pencegahan korupsi di sektor publik. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

  1. Komjen Pol Setyo Budiyanto: Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Pada bulan Maret 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melantik Komjen Pol Setyo Budiyanto sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan). Penunjukan Setyo Budiyanto bertujuan untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

    Setelah kurang dari sebulan menjabat, Setyo Budiyanto dinaikkan pangkatnya menjadi Komjen Pol pada tanggal 1 April 2024, menunjukkan pengakuan atas kinerjanya yang cepat dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

  2. Komjen Pol Reynhard SP Silitonga: Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Irjen Pol Reynhard SP Silitonga dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada awal April 2024. Sebelumnya, Reynhard telah sukses menjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

    Pada 28 Mei 2024, Reynhard juga naik pangkat menjadi Komjen Pol, mengukuhkan perannya dalam menyokong kebijakan reformasi di sektor hukum dan hak asasi manusia.

  3. Irjen Pol Risyapudin Nursin: Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga melakukan pergantian kepemimpinan dengan melantik Irjen Pol Risyapudin Nursin sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) pada tanggal 6 Juni 2024. Pelantikan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan transportasi darat di Indonesia.

    Risyapudin Nursin yang sebelumnya memiliki pengalaman dalam bidang kepolisian diharapkan dapat membawa inovasi baru dalam penyelenggaraan transportasi darat yang lebih efisien dan aman.

  4. Irjen Pol Ahmad Luthfi: Proses Menuju Inspekturat Jenderal Kementerian Perdagangan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Luthfi, saat ini sedang dalam proses untuk menempati jabatan di Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag). Proses ini mencakup tes potensi akademik (TPA) dan persetujuan dari presiden.

    Kehadiran Ahmad Luthfi diharapkan akan memperkuat pengawasan terhadap kegiatan perdagangan nasional, serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam operasional Kementerian Perdagangan.

    Selain keempat nama di atas, berikut ini daftar nama-nama yang lain:

    1. Irjen Pol Tantan Sulistyana – Sekretaris Utama BNN
    2. Irjen Pol Wahyono – Inspektur Utama BNN
    3. Irjen Pol Richard Marolop Nainggolan – Deputi Pencegahan BNN
    4. Irjen Pol Heri Maryadi – Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN
    5. Irjen Pol Ibnu Suhendra – Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT
    6. Irjen Pol Dono Indarto – Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN
    7. Irjen Pol I Ketut Suardana – Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah BP2MI
    8. Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya – Stafsus Menteri Dalam Negeri
    9. Irjen Pol Andry Wibowo – Staf Ahli Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam
    10. Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo – Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP
    11. Irjen Pol Daniel Bolly Hyronimus Tifaona – Penyidik Utama OJK
    12. Irjen Pol Agus Sadono – Tenaga Pengajar Bidang Hukum dan HAM Lemhannas
    13. Irjen Pol Djoko Poerbohadijojo – Tenaga Ahli Pengajar Bidang Sosial Budaya Lemhannas
    14. Irjen Pol Djoko Rudi E – Tenaga Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas

(KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *