KPK Sita Handphone Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto Berdebat Saat Pemeriksaan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersiap untuk menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/6/2024). Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.

KPK Sita Handphone Hasto Kristiyanto, Pengacara Soroti Prosedur Penyitaan

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Ketegangan terjadi saat Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, berdebat dengan penyidik KPK terkait penyitaan handphone miliknya. Kejadian tersebut terjadi pada Senin (10/6/2024) saat penyidik KPK memeriksa Hasto di gedung KPK. Selasa (11/6/2024)

Dalam interaksi dengan wartawan di Gedung KPK, Hasto menyampaikan keberatannya terhadap penyitaan tersebut. Dia menegaskan bahwa sebagai saksi dalam proses hukum, dirinya berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, ketika salah satu stafnya dipanggil oleh penyidik, tas dan handphone atas nama Hasto disita tanpa seizinnya.

Bacaan Lainnya

“Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphone-nya atas nama saya itu disita,” ungkap Hasto dengan nada keberatan.

Hasto menekankan bahwa segala tindakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip hukum acara pidana, termasuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.

Ia menyatakan bahwa tindakan penyitaan tersebut merupakan tindakan yang pro justitia, yang seharusnya dilakukan dengan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh saksi.

Penyitaan tersebut juga membuat pemeriksaan terhadap Hasto tidak dapat dilanjutkan pada hari itu. Hasto menyatakan keberatannya atas tindakan tersebut dan menyampaikan bahwa dia akan memenuhi undangan KPK pada kesempatan lain sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen sebagai warga negara.

Sementara itu, pengacara Hasto, Patra M Zen, menilai bahwa penyitaan yang dilakukan KPK sesuai dengan prosedur. Namun, dia juga menyoroti bahwa seharusnya permintaan penyitaan tersebut diajukan langsung kepada pemilik handphone.

“Yang namanya bentuk penyitaan tentu harus melalui prosedur, tentu harus melalui tata cara. Jadi ini HP-nya Pak Hasto, biasa adalah yang namanya penyitaan harusnya diminta kepada yang bersangkutan,” ungkap Patra.

Patra juga mengecam tindakan KPK yang tidak langsung meminta izin kepada Hasto sebelum melakukan penyitaan. Dia menyoroti perlakuan yang tidak adil terhadap Hasto, terutama mengingat posisinya sebagai petinggi partai politik.

“Masa yang punya HP A enggak diminta dari yang langsung padahal sekarang ini Pak Hasto datang secara kooperatif. Datang sebagai warga negara yang patuh, datang sebagai Sekjen PDI Perjuangan yang menghormati prosesnya, tapi dibeginikan. Apalagi orang biasa, apalagi orang yang mungkin tidak punya jabatan,” tegas Patra.

(KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *