JAM-Intelijen Reda Manthovani Buka Pelatihan SDM Intelijen Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis

Foto: JAM-Intelijen Reda Manthovani Buka Pelatihan SDM Intelijen Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis

JAM-Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani Membuka Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Intelijen Dalam Pengamanan Pembangunan Strategis

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen), Prof. Dr. Reda Manthovani, membuka secara resmi pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Intelijen dalam Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Selasa (11/6/2024)

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberhasilan proyek-proyek pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Bacaan Lainnya

Informasi ini disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana SH., MH., pada Senin (10/2024).

Prof. Dr. Reda Manthovani menekankan bahwa pembangunan nasional adalah program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) telah ditetapkan untuk mendukung tujuan ini.

“Keberhasilan pelaksanaan PSN dan PSD sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing bangsa,” ujar JAM-Intelijen.

Oleh karena itu, pengamanan yang efektif diperlukan agar proyek-proyek ini dapat berjalan lancar dan terhindar dari hambatan serta gangguan.

Pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis.

Juga diikuti dengan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: B-1450/D/Ds/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Dalam sambutannya, JAM-Intelijen berpesan kepada para peserta pelatihan yang terdiri dari Para Kasi Intelijen, Asisten Intelijen, Kepala Seksi D, Kasubdit, dan Kasi pada Direktorat D agar mengikuti pelatihan ini dengan serius.

Beliau mengingatkan bahwa pelatihan ini bukan sekadar untuk memenuhi rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024, tetapi untuk meningkatkan kompetensi dalam pengamanan pembangunan strategis.

Salah satu rekomendasi Rakernas yang relevan adalah “Penyelenggaraan diklat dan optimalisasi sosialisasi tentang Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).”

Ini mengacu pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor B-1450/D/Ds/09/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan PPS.

Pelatihan ini menghadirkan beberapa narasumber berkompeten dari berbagai kementerian dan lembaga. Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, misalnya, memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme pelepasan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk PSN/PSD, termasuk penyelesaian permasalahan terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan sebelumnya, serta tata batas kawasan.

Narasumber dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan wawasan tentang prosedur perizinan di bidang energi dan sumber daya mineral dalam proyek strategis nasional, termasuk penyelesaian permasalahan perizinan di bidang energi dan pertambangan.

Kementerian Perindustrian turut serta menjelaskan pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk PSN/PSD, termasuk yang dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Kementerian Keuangan memberikan materi tentang pembiayaan PSN melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman dalam/luar negeri, termasuk masalah dan penyelesaian aset yang digunakan untuk pembangunan PSN/PSD.

Selain itu, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menyampaikan pengetahuan tentang permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah pada PSN/PSD dan solusinya.

Terakhir, narasumber yang membahas strategi menghadapi tantangan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan PPS memberikan wawasan penting untuk adaptasi teknologi dalam pengamanan pembangunan strategis.

JAM-Intelijen meminta para peserta untuk memanfaatkan pelatihan ini sebaik mungkin. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan implementasi dalam pengamanan dan pembangunan strategis.

“Harapannya, ke depan, Para Kasi di Bidang Intelijen, Asintel, serta Para Kasubdit memiliki persepsi yang sama terhadap PPS. Ini penting agar mereka lebih cermat dalam membuat analisa saran dan tugas, sehingga pimpinan dapat menentukan target operasi dengan tepat dan mempercepat penyelesaian Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan dalam pelaksanaan PPS menjadi lebih optimal,” tutup Prof. Dr. Reda Manthovani.

Pelatihan ini diharapkan akan membawa dampak positif dalam memperkuat pengawasan dan pengamanan proyek-proyek strategis di Indonesia, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *