Korupsi DPRD Babel: BPI KPNPA RI Tuntut Tindakan Tegas Terhadap Dedi Yulianto

Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) untuk segera melakukan jemput paksa terhadap tersangka kasus korupsi, Dedi Yulianto. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (7/6/2024) oleh Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tebe Rahmad Sukendar. Sabtu (8/6/2024). Dalam pernyataannya, Rahmad Sukendar menegaskan bahwa Dedi Yulianto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Transportasi Unsur Pimpinan Dewan di DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam kurun waktu 2017-2021, hingga kini belum ditahan oleh pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Caption : Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tebe Rahmad Sukendar

BPI KPNPA RI Desak Kejati Babel Lakukan Jemput Paksa Terhadap Tersangka Korupsi Dedi Yulianto

KBO-BABEL.COM (Jakarta), — Badan Penelitian Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendesak Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel) untuk segera melakukan jemput paksa terhadap tersangka kasus korupsi, Dedi Yulianto. Desakan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (7/6/2024) oleh Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tebe Rahmad Sukendar. Sabtu (8/6/2024).

Dalam pernyataannya, Rahmad Sukendar menegaskan bahwa Dedi Yulianto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi Tunjangan Transportasi Unsur Pimpinan Dewan di DPRD Provinsi Bangka Belitung dalam kurun waktu 2017-2021, hingga kini belum ditahan oleh pihak berwenang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bacaan Lainnya

“Dedi Yulianto telah beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Hal ini menunjukkan ketidakpatuhan dan tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menjalani proses hukum yang berlaku,” ujar Rahmad Sukendar.

BPI KPNPA RI mengungkapkan kekhawatiran bahwa ketidakhadiran Dedi Yulianto dalam proses hukum dapat menghambat upaya penegakan keadilan dan berpotensi menghilangkan barang bukti penting terkait kasus tersebut.

Oleh karena itu, mereka mendesak Kejati Babel untuk mengambil tindakan tegas dengan melakukan jemput paksa demi memastikan tersangka dapat segera dihadirkan di hadapan hukum.

“Kami mendesak Kejati Babel untuk segera bertindak. Jemput paksa adalah langkah yang tepat dan sah dalam situasi di mana tersangka terus menghindari proses hukum. Ini adalah bentuk komitmen kita dalam memberantas korupsi dan memastikan setiap pelaku korupsi tidak bisa lolos dari jeratan hukum,” tambah Rahmad Sukendar.

Kasus korupsi yang melibatkan Dedi Yulianto menjadi perhatian publik karena tersangka merupakan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang semestinya menjaga amanat masyarakat.

Dugaan korupsi ini terkait dengan tunjangan transportasi unsur pimpinan dewan di DPRD Provinsi Babel.

Tindakan yang dilakukan oleh Dedi Yulianto dianggap mencederai kepercayaan publik terhadap para pejabat yang seharusnya berperan sebagai teladan dalam menjaga integritas dan transparansi.

Sementara itu, dalam kasus yang sama, tiga terdakwa lainnya seperti mantan Sekretaris DPRD Syaifudin, Hendra Apollo, dan Amri Cahyadi telah menerima putusan hukuman masing-masing.

Syaifudin diputuskan 1 tahun 6 bulan penjara, Hendra Apollo 2 tahun 6 bulan penjara, dan Amri Cahyadi 4 tahun 6 bulan penjara. Putusan hukum terhadap ketiga terdakwa tersebut dijatuhkan pada Selasa (13/6/2023).

BPI KPNPA RI berjanji akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mereka juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kami tidak akan tinggal diam. Setiap tindakan korupsi harus ditindak tegas demi kemajuan dan keadilan bagi bangsa ini. Kami berharap langkah ini dapat menjadi sinyal kuat bagi semua pihak bahwa korupsi tidak akan ditoleransi,” tutup Rahmad Sukendar dalam pernyataannya.

Hingga saat ini, pihak Kejaksaan Tinggi Babel belum memberikan komentar resmi terkait permintaan jemput paksa terhadap Dedi Yulianto.

Namun, publik berharap adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus ini dan menindaklanjuti permintaan dari BPI KPNPA RI.

Masyarakat menunggu respons dari Kejati Babel dan berharap bahwa penegakan hukum dalam kasus ini dapat berjalan dengan tegas dan transparan. Upaya jemput paksa diharapkan dapat memastikan bahwa tersangka tidak lagi bisa menghindar dan harus menghadapi proses hukum yang berlaku.

Dugaan korupsi dalam tunjangan transportasi unsur pimpinan dewan di DPRD Provinsi Babel merupakan kasus yang penting dan simbolis dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum, termasuk mereka yang memiliki posisi penting di pemerintahan.

BPI KPNPA RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan terus memberikan dukungan dalam memerangi korupsi.

Dengan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, diharapkan kasus-kasus korupsi seperti ini dapat diusut tuntas dan para pelakunya mendapatkan hukuman yang setimpal. (KBO Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *