Panglima TNI Tegaskan: Tidak Ada Lagi Dwifungsi ABRI, Peran TNI Kini Meliputi Segala Aspek
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa peran TNI saat ini tidak lagi terbatas pada dwifungsi seperti pada era Orde Baru, melainkan telah berkembang menjadi multifungsi. Dalam pernyataannya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Agus menekankan bahwa TNI kini terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penanggulangan bencana hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jumat (7/6/2024)
“Yang terjadi sekarang adalah multifungsi ABRI, bukan lagi dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru. TNI sekarang terlibat dalam segala hal. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir terkait dwifungsi ABRI,” ujar Agus.
Agus menjelaskan bahwa kehadiran TNI dalam berbagai sektor kehidupan adalah untuk kebaikan negara. Ia mencontohkan di Papua, di mana anggota TNI tidak hanya bertugas menjaga keamanan tetapi juga mengajar dan memberikan pelayanan kesehatan.
“Di Papua, yang mengajar itu anggota saya, TNI. Kemudian pelayanan kesehatan juga anggota saya. Jadi jangan berpikir seperti itu, kita semua untuk kebaikan negara ini,” jelas Agus.
Wakil Menteri Pertahanan, M Herindra, yang turut hadir, mendukung pernyataan Agus. Herindra menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga tidak mungkin kembali ke masa dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
“Kekhawatiran itu terlalu berlebihan menurut saya. Negara kita sekarang adalah negara demokrasi,” kata Herindra.
Herindra menambahkan bahwa regulasi yang ketat mengatur peran TNI dalam berbagai sektor.
“Semua juga sudah ada aturannya. TNI pun kalau kirim personel ke kementerian lain tentunya juga atas permintaan dari kementerian atau lembaga terkait, tidak ujug-ujug,” ujar Herindra.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran sejumlah pihak mengenai potensi kembalinya dwifungsi ABRI, terutama setelah adanya revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang membuka peluang bagi perwira TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.
Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengingatkan DPR tentang sejarah dwifungsi ABRI di era Orde Baru yang disalahgunakan untuk kepentingan politik.
“Spirit dari PDI Perjuangan yang menjadi sikap rakernas didasarkan pada seluruh ketetapan MPR di dalam pelaksanaan agenda reformasi, di mana dwifungsi ABRI saat itu karena di dalam praktik-praktik politik disalahgunakan,” kata Hasto di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2024).
Hasto menjelaskan bahwa dwifungsi ABRI dihentikan di masa Reformasi demi membangun kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Oleh sebab itu, TNI dan Polri yang dulu berada dalam satu lembaga yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) akhirnya berdiri sebagai lembaga yang mandiri.
“Untuk membangun kekuatan pertahanan kita dan membangun persaudaraan dunia itu berada di tangan TNI. Dan membangun tertib hukum, supremasi hukum itu berada di Polri,” tambah Hasto.
Menanggapi hal ini, Agus dan Herindra menegaskan bahwa traumatis dari masa lalu tidak akan terulang. Herindra mengklaim bahwa masyarakat membutuhkan tenaga TNI yang serba bisa dalam situasi tertentu.
“Tidak bakal. Negara demokrasi kok. Itu kan zaman dulu. Jangan dibandingkan. Mari kita lihat kondisi sekarang ini. Karena saya pikir banyak sekali tenaga-tenaga TNI yang masih kita perlukan,” kata Herindra.
Herindra juga menekankan bahwa peran TNI di daerah konflik adalah atas permintaan dari kementerian terkait, bukan tindakan sepihak dari TNI.
“Di daerah konflik, lihat, siapa yang mengajar, siapa yang menangani kesehatan? Dan kita enggak semena-mena. Tentunya itu atas permintaan dari kementerian terkait,” jelas Herindra.
Dengan adanya regulasi ketat dan permintaan dari kementerian atau lembaga terkait, Agus dan Herindra berharap kekhawatiran masyarakat dapat berkurang dan memahami bahwa peran multifungsi TNI adalah untuk kebaikan negara. (KBO-Babel/tim)
