Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Sesalkan Program Tapera Bikin Rakyat Murka: “Saya Nyesel Betul”
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan penyesalannya atas kemarahan masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Basuki yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera mengungkapkan penyesalannya ini setelah mendapati banyak respons negatif dari masyarakat terkait program tersebut. Jumat (7/6/2024)
“Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul,” kata Basuki seusai Rapat Kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/6/2024).
Basuki menambahkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki program lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program FLPP ini telah menerima dana sebesar Rp 105 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun,” lanjut Basuki. Pernyataan ini menegaskan bahwa dana yang disediakan untuk FLPP jauh lebih besar dan lebih cepat terakumulasi dibandingkan Tapera.
Pada kesempatan tersebut, Basuki juga menekankan bahwa program Tapera tidak perlu dilaksanakan dengan terburu-buru. Ia menjelaskan bahwa aturan mengenai Tapera sudah disusun sejak tahun 2016.
Namun, baik dia maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari pentingnya membangun kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan iuran Tapera diundur hingga tahun 2027.
“Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Buk Menteri Keuangan dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust. Sehingga kita undur ini, sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” jelas Basuki.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Basuki menerima usulan dari DPR hingga MPR untuk menunda pelaksanaan Tapera. Basuki menegaskan bahwa program tersebut harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat.
“Jadi kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR misalnya, ketua MPR untuk diundur, menurut saya saya sudah kontak dengan Buk Menteri Keuangan juga kita akan ikut,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR RI juga menyuarakan kritik mereka terhadap program Tapera. Anggota Komisi V DPR dari fraksi PDIP, Irine Yusiana Roba Putri, menilai bahwa Basuki tidak memberikan jawaban yang tegas terkait persoalan Tapera.
“Kalau ditanya Tapera jawabannya kok tidak firm (tegas) gitu,” sebut Irine.
Irine juga mengkritik kebijakan pemotongan gaji karyawan untuk Tapera, dengan menyatakan bahwa subsidi adalah kewajiban negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh warga negara. Kritik ini mencerminkan keprihatinan banyak anggota DPR terhadap program Tapera dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Respons negatif masyarakat terhadap Tapera ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap cara pemerintah menangani masalah perumahan.
Basuki berharap dengan menunda pelaksanaan program ini, pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa program tersebut siap diterapkan tanpa menimbulkan kerugian atau kemarahan lebih lanjut. (KBO-Babel/tim)
