Mahfud MD Kritik Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah: “Cacat Etik, Moral, dan Hukum”

Foto : Mahfud MD

Polemik Putusan MA tentang Usia Calon Kepala Daerah, Mahfud MD Beri Kritik Tajam

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menggugat keras putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah yang dinilainya sebagai cacat etik, moral, dan hukum. Dalam pernyataannya yang tajam, Mahfud menilai putusan MA sebagai bentuk kebusukan sistem peradilan di Indonesia. Kamis (6/6/2024)

Dalam kanal YouTube resminya, Mahfud menyatakan ketidaknyamanannya terhadap keputusan MA yang mengabulkan gugatan terkait batas usia calon kepala daerah.

Bacaan Lainnya

Baginya, hal ini bukan hanya mencerminkan cacat etik dan moral, tetapi juga cacat hukum yang sangat mengganggu. Bahkan, ia menyebut bahwa putusan tersebut seharusnya tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 17, UU Kekuasaan Kehakiman.

Mahfud menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi MA untuk mengabulkan gugatan tersebut, karena menurutnya, Peraturan KPU yang telah dibuat sudah sesuai dengan Undang-Undang (UU) tentang Pilkada. Namun, MA justru menilai bahwa peraturan tersebut bertentangan dengan UU, suatu pandangan yang dianggapnya tidak beralasan.

Keputusan MA untuk membatalkan isi Peraturan KPU ini, menurut Mahfud, menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap keadilan dan integritas lembaga peradilan di Indonesia.

Ia menyayangkan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh eksekutif dan yudikatif selama ini, yang dinilainya cacat dan melanggar etika, telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.

Lebih lanjut, Mahfud mengkritik bahwa keputusan MA tersebut seakan-akan melanggar prinsip hukum dan konstitusi yang menetapkan bahwa MA tidak boleh melakukan judicial review atau membatalkan isi UU. Pandangannya ini mencerminkan kekhawatiran akan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga peradilan.

Putusan MA ini, yang mengubah batas usia minimal calon gubernur dan wakil gubernur, telah menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Partai Garuda, yang menggugat perihal penambahan tafsir usia calon kepala daerah, memperoleh kemenangan dalam keputusan MA. Namun, hal ini juga menimbulkan polemik dan keraguan terhadap integritas MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Dengan demikian, kritik tajam dari Mahfud MD terhadap putusan MA mengenai usia calon kepala daerah menjadi sorotan publik yang menyoroti tantangan dalam menjaga keadilan, etika, dan integritas dalam sistem peradilan Indonesia. (KBO-babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *