KPK Menetapkan 14 Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi DJKA: Siapa Mereka?

Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengembangan Kasus Korupsi DJKA: KPK Ungkap Identitas 14 Tersangka Baru

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengintensifkan upayanya dalam memberantas praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Dalam pengembangan kasus yang terjadi, KPK telah menetapkan 14 tersangka baru, yang terdiri dari pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pihak swasta, dan korporasi. Kamis (6/6/2024)

Hal ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam memberantas korupsi yang merajalela di sektor transportasi, khususnya terkait proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di berbagai wilayah di Indonesia.

Bacaan Lainnya

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kebijakan baru pimpinan KPK menetapkan tersangka bersamaan dengan pengumuman penangkapan atau penahanan.

Oleh karena itu, identitas para tersangka belum bisa diungkapkan saat ini. Namun, Ali menegaskan bahwa setelah proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti selesai, KPK akan segera mengumumkan nama-nama tersangka tersebut.

Berdasarkan sumber dari CNNIndonesia.com, yang memiliki akses terhadap penanganan kasus ini, para tersangka terbagi dalam beberapa kelompok terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di berbagai Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) di beberapa kota, antara lain:

Pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) DJKA Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang:

  • DM
  • RS
  • BP
  • PT IP

Pengembangan DJKA BTP Medan:

  • EKW
  • MHC
  • MC

Pengembangan DJKA BTP Bandung:

  • DSD
  • H
  • EB

Pengembangan DJKA BTP Jakarta:

  • EP
  • PT KP

Pengembangan DJKA BTP Surabaya:

  • RMM
  • HT

Sebelumnya, pada April 2023, KPK telah melakukan OTT dan menetapkan 10 tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di beberapa wilayah di Indonesia. Kasus tersebut melibatkan beberapa pegawai Kemenhub dan pihak swasta yang diduga terlibat dalam penerimaan suap dan pemberian suap.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam sebuah pernyataan resmi pada April 2023, telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menegaskan komitmennya dalam mendukung proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan korupsi di lingkungan Kemenhub dan akan menindak tegas para pelaku yang terlibat.

Kasus korupsi yang melibatkan DJKA Kemenhub ini menjadi perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor transportasi. Dengan terus dilakukannya pengembangan kasus dan penetapan tersangka baru oleh KPK, diharapkan tindakan pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dapat semakin diperketat demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. (Sumber: CNN Indonesia, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *