Terbongkarnya Grup WhatsApp ‘Time Zone’: Jampidsus Jadi Sasaran Penguntitan 10 Anggota Densus 88

Foto: Terbongkarnya Grup WhatsApp 'Time Zone': Jampidsus Jadi Sasaran Penguntitan 10 Anggota Densus 88

Misteri Grup WhatsApp ‘Time Zone’: Jampidsus Jadi Sasaran Penguntitan 10 Anggota Densus 88

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengonfirmasi adanya penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri. Insiden ini terjadi di sebuah restoran Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Minggu malam, 19 Mei 2024. Senin (3/6/2024)

Dalam pengakuan yang disampaikan pada konferensi pers di Kejagung, Jakarta, pada Rabu, 29 Mei 2024, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan sekadar isu, melainkan fakta lapangan.

Bacaan Lainnya

Penguntitan tersebut melibatkan dua anggota Densus 88, di mana salah satu di antaranya berhasil tertangkap. Penguntit yang tertangkap langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku merupakan anggota Densus 88 Antiteror Polri.

Ketut mengonfirmasi, “Memang benar ini (penguntit) dari teman-teman Densus.”

Penguntitan ini diduga dilakukan oleh sebuah kelompok yang terdiri dari sepuluh orang anggota Densus 88 Antiteror Polri dari berbagai daerah. Hal ini terungkap setelah penangkapan satu dari sepuluh orang tersebut, yaitu Bripda Iqbal Mustofa (IM).

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Bripda IM, terungkap bahwa kelompok tersebut beranggotakan tujuh orang dari Satgas Densus Jawa Tengah dan tiga orang dari Satgas Densus Jawa Barat.

Anggota dari Jawa Tengah adalah Briptu Ary Setyawan (Aray N2), Briptu Irfan Maulana (Otong N3), Briptu Bayu Aji (Rabai N3), Briptu Agung (Agung N4), Briptu Faizin (Faizin N3), Briptu Jadi Antoni (Jaja N3), dan Brigadir Imam. Sedangkan anggota dari Jawa Barat adalah Briptu Doni dan Tomi Nugraha alias Fahmi.

Mereka semua tergabung dalam sebuah grup WhatsApp bernama “Time Zone.” Dalam BAP, disebutkan bahwa tujuan dari grup tersebut adalah sebagai sarana komunikasi tim yang mengerjakan tugas terkait Jampidsus.

Meskipun demikian, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, masih enggan memberikan banyak komentar mengenai informasi dalam BAP tersebut.

“Saya belum dapat informasinya,” kata Ketut melalui pesan WhatsApp pada Minggu, 2 Juni 2024.

Sementara itu, terkait peristiwa penguntitan ini, Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah menyatakan bahwa kasus tersebut telah diambil alih oleh atasannya, Jaksa Agung Burhanuddin.

“Mengenai kuntit-menguntit atau intip-mengintip ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan,” kata Febrie dalam konferensi pers pada Rabu, 29 Mei 2024.

Dari pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mereka membenarkan bahwa ada anggota mereka yang diamankan oleh Polisi Militer (PM) yang bertugas di Kejaksaan Agung.

Anggota tersebut kemudian dijemput dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Namun, Polri enggan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut dan bahkan menyatakan bahwa tidak ada masalah yang ditemukan.

“Jadi memang benar ada anggota yang diamankan di Kejaksaan Agung dan sudah dijemput Paminal,” ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, dalam konferensi pers pada Kamis, 30 Mei 2024.

Sandi juga menambahkan bahwa Bripda Iqbal telah diperiksa oleh Divisi Propam Polri dan dari hasil pemeriksaan tersebut, dipastikan bahwa tidak ada masalah yang dilakukan oleh anggota Densus tersebut.

“Kami dapat info kalau anggota itu sudah diperiksa dan tidak ada masalah,” ungkapnya. Sandi meminta masyarakat untuk tidak memperpanjang permasalahan ini karena baik Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo maupun Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengklaim bahwa tidak ada masalah lebih lanjut. “Jadi ketika tidak ada masalah kenapa kita harus mempermasalahkan hal tersebut?” tuturnya.

Kasus penguntitan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai motif di balik tindakan tersebut dan apakah ada implikasi yang lebih dalam terkait hubungan antara Densus 88 dan Kejaksaan Agung. Meski demikian, hingga kini, informasi lebih lanjut masih belum diungkapkan secara detail oleh pihak terkait.

Jenderal Inisial B Diduga Dalang Penguntitan Densus 88 dalam Kasus Korupsi Tambang

Sebuah dugaan besar telah mencuat dalam jagad politik Indonesia, dengan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah mengungkapkan kecurigaannya terhadap sebuah skenario penguntitan yang disinyalir melibatkan sosok seorang jenderal purnawirawan polisi berpangkat bintang empat, yang diidentifikasi hanya dengan inisial “B”. Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa jenderal inisial B adalah otak di balik penguntitan yang dilakukan oleh Densus 88.

Kasus penguntitan ini dugaannya berkaitan dengan upaya untuk mengintai Jampidsus Febrie Adriansyah, seorang pejabat yang tengah aktif dalam penyelidikan kasus korupsi di sektor tambang, khususnya timah. Febrie Adriansyah, yang saat ini sedang mendalami kasus-kasus korupsi di industri tambang, menjadi sasaran pengawalan ketat dari polisi militer TNI.

Said Didu menyebutkan bahwa jenderal purnawirawan berinisial B diyakini memiliki peran yang signifikan dalam bisnis pertambangan ilegal, terutama dalam mengendalikan bisnis tambang timah dan nikel. Publik juga diduga telah mengenal sosok tersebut, yang konon telah lama dikenal sebagai sosok yang berperan di balik korupsi tambang tersebut.

Pengungkapan tentang keterlibatan jenderal purnawirawan berinisial B pertama kali disuarakan oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus. Iskandar menyinggung bahwa pensiunan jenderal bintang empat tersebut terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara dalam skala yang besar.

Menurut Iskandar, mantan jenderal tersebut telah memanfaatkan posisinya untuk mengakomodir praktik ilegal dalam industri tambang timah, dengan melibatkan beberapa anak buahnya. Jenderal B diduga telah mengorganisir pembelian smelter, memperdalam keterlibatannya dalam praktik ilegal ini.

Isu ini menjadi sorotan di media sosial, dengan banyaknya komentar dan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat. Beberapa netizen menyatakan kekecewaan mereka terhadap ketidakberdayaan negara dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, sementara yang lain menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjaga integritas pemerintahan. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *