Sosialisasi Anti Korupsi untuk 88 Penyuluh Pertanian: Langkah Konkret Bangka Barat Berantas Korupsi
KBO-BABEL.COM (Mentok) – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai program sosialisasi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah penyuluhan anti korupsi yang ditujukan bagi penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 30 Mei 2024, di Gedung Batu Rakit Mentok dan melibatkan 88 penyuluh pertanian dari seluruh Kabupaten Bangka Barat. Jumat (31/5/2024)
Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, memimpin langsung sosialisasi ini. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak struktur pemerintahan dan masyarakat.
Korupsi, menurutnya, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan serta menurunkan kualitas pelayanan publik, termasuk di sektor pertanian.
“Korupsi merupakan salah satu masalah dihadapi oleh bangsa kita. Dampak terbesar dari korupsi ialah merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menurunkan kualitas pelayanan publik termasuk di bidang pertanian,” ujar Bong Ming Ming.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dalam mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan tindak pidana korupsi. Bong Ming Ming menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau penegak hukum.
“Penyuluh adalah garda terdepan pada sektor pertanian karena bersentuhan langsung dengan para petani. Penting bagi penyuluh ditanamkan prinsip-prinsip anti korupsi. Maka dari itu kita berkolaborasi dengan pihak Kejaksaan untuk memberikan pemahaman pencegahan tindak pidana korupsi,” tambahnya.
Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama para penyuluh pertanian, mengenai bahaya korupsi.
Diharapkan, dengan pemahaman yang lebih baik, para penyuluh dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas di sektor pertanian.
Bong Ming Ming juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam memberantas korupsi. Menurutnya, tanpa kerjasama yang solid antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil.
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para penyuluh pertanian dapat memahami lebih dalam mengenai dampak negatif dari korupsi dan mampu menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi dalam setiap aktivitas mereka.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif di Kabupaten Bangka Barat. (KBO-Babel/tim)
