Bos Sriwijaya Air Hendry Lie Akan Dijemput Paksa oleh Kejagung karena Mangkir Panggilan Penyidik

Pengumuman ini dilakukan oleh Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS), yang telah melakukan panggilan terhadap 14 orang saksi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Namun, kegagalan seorang saksi, Sdr. HL, untuk memenuhi panggilan tersebut menambah kompleksitas penyelidikan ini, meninggalkan satu pertanyaan besar tentang keterlibatannya dalam skema ini. Peningkatan status lima orang saksi menjadi tersangka menyoroti kedalaman dan keparahan kasus ini. Dari HL, yang merupakan Beneficiary Owner PT TIN, hingga FL, Marketing PT TIN, dan para pejabat pemerintahan, termasuk SW, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, BN, yang menggantikannya, dan AS, yang mengambil alih jabatan dari BN. Mereka semua diduga terlibat dalam serangkaian tindakan korupsi yang merugikan negara.
Foto : Tersangak baru Hendri Lie (HL) saat digiring oleh tim penyidik Jampidsus ke rutan Salemba

Penyidik Beri Sinyal Keras: Hendry Lie Akan Dijemput Paksa Terkait Kasus Korupsi Timah

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Bos Sriwijaya Air, Hendry Lie, akan dijemput paksa oleh penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) setelah dua kali mangkir dalam panggilan jaksa penyidik Direktorat Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus). Keputusan ini diambil lantaran tersangka dianggap tidak kooperatif dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan komoditas tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah periode 2015-2022. Jumat (31/5/2024)

Hendry Lie, yang merupakan pengusaha asal Kota Pangkal Pinang, kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan empat tersangka lainnya, yaitu Fandy Lingga, Suranto Wibowo, BN, dan Amir Syahbana.

Bacaan Lainnya

Mereka diduga secara sengaja menerbitkan dan menyetujui Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari beberapa perusahaan smelter, termasuk PT RBT, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, mengonfirmasi bahwa langkah penjemputan paksa akan diambil karena Hendry Lie telah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan.

“Kita sudah lakukan pemanggilan. Sejauh ini sudah dua kali pemanggilan,” ujarnya dalam konferensi pers pada Rabu (29/5/2024).

Perkara ini menjadi sorotan karena pihak penyidik sepakat untuk menetapkan bahwa kerugian negara yang timbul dari kasus ini harus ditanggung oleh PT Timah.

Namun, penyidik menemukan bahwa PT Timah, sebuah perusahaan plat merah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sering mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa setelah proses ekspose, penyidik sepakat untuk membebankan kerugian negara kepada seluruh pihak penerima hasil korupsi timah dalam perkara tersebut.

“Siapa yang makan uang timah ini? Akhirnya langkah penyidik, ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati timah hasil mufakat jahat tadi,” tegas Febrie.

Penetapan Hendry Lie sebagai tersangka dan langkah penjemputan paksa ini menunjukkan keseriusan pihak berwajib dalam menegakkan hukum terhadap kasus korupsi yang merugikan negara.

Keberhasilan menindak pelaku korupsi seperti ini tidak hanya menjadi penegakan hukum semata, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada sisi lain, langkah-langkah hukum yang diambil juga memberikan sinyal kepada pelaku bisnis bahwa praktik korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Ini juga menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan besar bahwa mereka harus beroperasi dengan transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang baik.

Pemerintah dan masyarakat tentu berharap bahwa proses hukum ini dapat berjalan dengan adil dan transparan, sehingga keadilan bisa tercapai dan pelaku korupsi dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Dengan demikian, langkah-langkah penegakan hukum ini tidak hanya mengirimkan pesan kepada para pelaku korupsi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. (KBO-babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *