Penetapan Tersangka: BGA, Mantan Pejabat ESDM, Terlibat dalam Kasus Korupsi Produksi Timah

Foto: Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tersangka dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tersangka dalam Kasus Korupsi Komoditas Timah

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah kembali mengemuka dengan penetapan satu tersangka baru oleh Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS). Tersangka tersebut adalah BGA, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI selama periode 2015 hingga 2020. Kamis (30/5/2024)

Dalam perkara yang menyeret nama BGA, Tim Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 200 orang saksi. Hasil pemeriksaan tersebut, bersama dengan alat bukti yang cukup, mengarahkan tim penyidik untuk menaikkan status salah satu saksi menjadi tersangka.

Bacaan Lainnya
Foto : Kuntadi Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, BGA diduga terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.

Salah satu kasus yang dipermasalahkan adalah terkait perubahan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Revisi RKAB tahun 2019 PT Timah Tbk.

BGA diduga telah bersekongkol dengan pihak-pihak tertentu di PT Timah Tbk untuk menerbitkan atau merubah persetujuan tersebut, yang mengakibatkan lonjakan produksi logam timah dari 30.217 ton menjadi 68.300 ton, meningkat lebih dari 100%.

Kenaikan produksi yang signifikan ini diduga dimaksudkan untuk memfasilitasi penjualan timah ilegal hasil produksi agar dapat diekspor dengan menggunakan RKAB PT Timah Tbk. Tindakan ini dituduh telah merugikan negara dan merugikan kepentingan umum.

Tersangka BGA dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Foto : Dr. Ketut Sumedana, Kapuspenkum Kejagung

Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dijerat dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Penahanan terhadap BGA dilakukan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 hingga 17 Juni 2024.

Penetapan tersangka terhadap BGA menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor pertambangan. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk mengungkap dan menindak setiap perbuatan korupsi demi keadilan dan kepentingan masyarakat.

Kasus ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan berkelanjutan. (Sumber: Kapuspenkum Kejagung Jaksel, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *