LAR Mengakui Penguasaan Lahan 7 Hektar di kawasan Hutan Meskipun Berpotensi Konflik

Foto: LAR Mengakui Penguasaan Lahan 7 Hektar di kawasan Hutan Meskipun Berpotensi Konflik

Mengurai Dilema Kawasan Hutan: Perlindungan Hukum dan Penguasaan Tanah

KBO-BABEL.COM (Bangka Belitung) – Kehutanan selalu menjadi medan pertempuran antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Di tengah-tengahnya, masyarakat yang tinggal di kawasan hutan seringkali menjadi pihak yang terpinggirkan, tanpa kepastian hukum atas tanah yang mereka huni. Di sinilah Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Perpres 88/2017) hadir sebagai instrumen yang mengurai dilema antara perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Sabtu (25/5/2024).

Pemerintah Republik Indonesia, melalui Perpres 88/2017, mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menghuni kawasan hutan. Kawasan hutan, sebagai aset lingkungan yang vital, menjadi fokus utama dalam penetapan keberadaannya.

Foto: LAR Mengakui Penguasaan Lahan 7 Hektar di kawasan Hutan Meskipun Berpotensi Konflik

Menurut Permenhut, penetapan kawasan hutan melibatkan proses pengukuhan yang mencakup penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan. Namun, dalam realitas lapangan, keberadaan kawasan hutan seringkali menjadi subjek perdebatan dan konflik kepentingan.

Awak media melakukan investigasi terkait penguasaan tanah di kawasan hutan, yang diklaim oleh sejumlah pihak. Meskipun masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh seorang yang disebut sebagai “LAR”, secara terang-terangan mengakui penguasaan tanah tersebut, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait, dalam hal ini Polhut setempat yang diwakili oleh Rully, mengalami kendala.

Ketidakjelasan regulasi seputar penguasaan tanah di kawasan hutan menjadi salah satu titik lemah yang terungkap dalam investigasi tersebut.

Foto: LAR Mengakui Penguasaan Lahan 7 Hektar di kawasan Hutan Meskipun Berpotensi Konflik

Perpres 88/2017 menegaskan bahwa penyelesaian penguasaan tanah dilakukan pada kawasan hutan yang masih dalam tahap penunjukan. Artinya, penyelesaian tersebut berfokus pada kawasan yang belum secara resmi diakui sebagai kawasan hutan.

Langkah ini, sejalan dengan pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim P3TKH), menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memastikan keberadaan kawasan hutan yang terancam oleh aktivitas manusia.

Proses penyelesaian penguasaan tanah melibatkan berbagai pihak, termasuk perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, dan masyarakat hukum adat.

Foto: LAR Mengakui Penguasaan Lahan 7 Hektar di kawasan Hutan Meskipun Berpotensi Konflik

Dengan adanya regulasi yang jelas seperti Perpres 88/2017, diharapkan konflik terkait penguasaan tanah di kawasan hutan dapat diminimalisir, sementara keberlanjutan hutan sebagai aset alam nasional tetap terjaga.

Namun, tantangan belum berakhir. Penting bagi pihak terkait, termasuk masyarakat, untuk mengikuti proses penyelesaian tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hal ini tidak hanya untuk menjaga kepastian hukum, tetapi juga untuk mencegah potensi konflik yang dapat merugikan semua pihak.

Sebagai upaya pelestarian lingkungan, keberadaan kawasan hutan harus diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Perpres 88/2017 bukan hanya sekadar regulasi, tetapi juga simbol dari komitmen kita untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *