Kasus Penangkapan 8 Ton Pasir Timah: Praktisi Hukum Minta Proses Hukum Tidak Terhenti pada Tersangka Saja

Foto: Tim Polda Babel mengamankan satu unit truk bermuatan pasir timah ilegal seberat 8 ton

Kasus Penangkapan 8 Ton Pasir Timah: Polda Bangka Belitung Ungkap Jejak Pertambangan Liar

KBO-BABEL.COM (Bangka Belitung) – Polda Bangka Belitung telah mengambil langkah tegas dalam menangani kasus pertambangan liar dengan penangkapan 8 ton pasir timah, mengungkapkan lapisan tersembunyi dari kegiatan ilegal yang merugikan negara. Jumat (24/5/2024)

Keberhasilan mereka dalam menangkap satu unit truk yang membawa ratusan kampil pasir timah di Jalan Raya Pasir Garam Desa Pasir Garam Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah, membuka jendela kejahatan terorganisir yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Bacaan Lainnya

Dari investigasi yang dilakukan oleh Tim Subdit IV Direktorat Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung, terungkap bahwa pasir timah tersebut diduga berasal dari penambangan liar.

Tiga orang tersangka telah diamankan, termasuk sopir truk, kernet, dan pemilik pasir timah. Namun, sorotan publik semakin terfokus ketika beredar kabar bahwa barang bukti tersebut mungkin milik seorang anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung Terpilih Periode 2024-2029.

Hangga Oktafandany SH, seorang praktisi hukum yang juga pengacara, menyoroti pentingnya proses hukum yang tuntas dalam kasus ini. Menurut Hangga, Kejagung telah berupaya memulihkan kerugian negara dari tindak pidana pertambangan timah dan tata kelola pertimahan.

Namun, masih terjadi penambangan liar tanpa terdeteksi secara rutin di lapangan. Hangga menekankan perlunya deteksi yang lebih baik oleh aparat hukum terhadap kegiatan penambangan liar, termasuk lokasi kegiatan, pendana, pekerja, dan penampung.

Lebih lanjut, Hangga mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat tindak pidana pertambangan timah mencapai Rp 271 triliun, yang belum jelas dan terus bertambah nilainya dengan adanya penambangan liar yang terus-menerus.

Kasus penangkapan 8 ton pasir timah oleh Polda Bangka Belitung menjadi sorotan karena potensi untuk mengembalikan kerugian negara melalui proses hukum yang tuntas.

Hangga menegaskan pentingnya proses hukum yang menyeluruh, di mana barang bukti harus sampai ke pengadilan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar kerugian negara dapat dipulihkan melalui lelang. Ia juga menyoroti pentingnya kontrol dari pengadilan sebagai institusi yang memberikan izin penyitaan barang.

Dalam konteks ini, keberadaan barang bukti menjadi krusial. Hangga menyarankan agar barang bukti tersebut dicek di Rubasan sebagai tempat penitipan barang sitaan negara, di mana dokumen yang terbuka dapat memperlihatkan kualitas dan kuantitas barang bukti tersebut.

Kasus ini menunjukkan bahwa pertambangan liar bukan hanya masalah keamanan dan lingkungan, tetapi juga merusak keuangan negara. Proses hukum yang tuntas menjadi kunci dalam memastikan bahwa kejahatan semacam ini tidak hanya berujung pada penindakan terhadap tersangka, tetapi juga mengembalikan kerugian negara dan mencegah tindakan serupa di masa depan. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *