Anggaran Pendidikan Rp 356,6 Triliun, UKT Masih Mahal? Ini Tanggapan Kemdikbud

Foto: Sekjen Kemendikbudristek, Suharti

Menelusuri Rincian Alokasi Anggaran Pendidikan Sebesar Rp 356,6 Triliun

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Pemerintah Indonesia kembali berada di bawah sorotan publik terkait alokasi anggaran pendidikan tahun 2024. Dalam sebuah forum di Gedung DPR RI pada Selasa (21/5/2024), Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, mengungkapkan rincian penggunaan dana sebesar Rp 665 triliun, yang merupakan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun tersebut. Jumat (24/5/2024)

Dari total dana tersebut, sekitar 52% atau Rp 356,5 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sementara Kemendikbudristek mengelola sekitar 15% atau Rp 98,9 triliun. Persentase yang cukup signifikan juga diberikan kepada Kementerian Agama (Kemenag) sebesar 9% atau Rp 62,305 triliun, serta kepada kementerian/lembaga lainnya sebesar 5% atau Rp 32,859 triliun.

Bacaan Lainnya

Namun, perhatian khusus juga diberikan pada pengeluaran pembiayaan, yang mencapai Rp 77 triliun atau 12% dari total anggaran pendidikan. Dari jumlah ini, dana abadi pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp 25 triliun. Sedangkan anggaran pendidikan pada belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp 47,313 triliun atau 7% dari total anggaran.

Dalam konteks penggunaan dana LPDP, Suharti menjelaskan bahwa Mendikbudristek secara konsisten menyoroti fleksibilitas anggaran tersebut, yang dapat dialokasikan untuk berbagai keperluan, termasuk pendidikan di luar kategori yang ditetapkan.

Kritik dan perdebatan seputar alokasi anggaran pendidikan telah menjadi fokus utama masyarakat Indonesia, terutama terkait isu Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai mahal.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengakui bahwa pemerintah masih belum mampu menanggung penuh pendanaan perguruan tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran pendidikan, serta prioritas dalam alokasi dana tersebut.

Sebagian pihak mempertanyakan seberapa efektifnya pengelolaan anggaran pendidikan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Apakah alokasi dana sudah tepat sasaran, ataukah masih diperlukan penyesuaian untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan?

Mengingat pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan sebuah bangsa, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan menjadi hal yang sangat vital.

Masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan dana pendidikan, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan akses dan mutu pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembagian Dana di 22 Kementerian dan Lembaga

Suharti menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan di 22 kementerian dan lembaga mencapai angka fantastis, yakni Rp 32,859 triliun. Namun, dia juga menyoroti kekurangan dalam koordinasi sentral terkait penggunaan dana tersebut serta pengawasan yang kurang dari DPR RI.

Menurut Suharti, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak memiliki otoritas yang cukup untuk memberikan arahan terkait penggunaan anggaran pendidikan di kementerian dan lembaga lain. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan efisiensi penggunaan dana pendidikan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah menginisiasi Peraturan Pemerintah (PP) No 57 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL).

PP tersebut menggariskan bahwa setiap PTKL harus mematuhi standar biaya yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek dan tidak boleh tumpang tindih dengan program studi di bawah naungan Kemendikbudristek.

Namun, masih terdapat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk kepentingan pendidikan kedinasan.

Suharti menekankan perlunya memastikan bahwa semua PTKL di kementerian dan lembaga lain harus mengacu pada kebijakan yang sama, guna memastikan penggunaan dana pendidikan lebih efektif dan transparan.

Namun, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan standar yang seragam di tengah beragamnya kebutuhan dan prioritas di berbagai kementerian dan lembaga.

Anggota Komisi X DPR RI, Nuroji, menegaskan pentingnya memberikan standar yang jelas dalam penggunaan dana pendidikan di kementerian dan lembaga lain.

Menurutnya, jika penggunaan dana tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka harus ada kewajiban untuk menarik kembali dana tersebut ke Kemendikbudristek.

Hal ini dianggap penting agar tidak terjadi disparitas dalam alokasi dana pendidikan antar lembaga, yang dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional secara menyeluruh.

Berikut adalah rincian alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 di beberapa kementerian dan lembaga:

  • Kementerian Sosial: Rp 12,023 miliar
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp 3,367 miliar
  • Kementerian Keuangan: Rp 3,244 miliar
  • Kementerian Pertahanan: Rp 2,888 miliar
  • Kementerian Perhubungan: Rp 2,404 miliar
  • Kementerian Kesehatan: Rp 2,302 miliar
  • Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 1,195 miliar
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Rp 1,064 miliar
  • Kementerian Perindustrian: Rp 959 juta
  • Kepolisian Negara RI: Rp 500 juta
  • Badan Intelijen Negara: Rp 500 juta
  • Kejaksaan RI: Rp 500 juta
  • Perpustakaan Nasional: Rp 463 miliar
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp 435 juta
  • Kementerian Pertanian: Rp 257 juta
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp 192 juta
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika: Rp 145 juta
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Rp 126 juta
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Rp 120 juta
  • Kementerian Koperasi dan UKM: Rp 117 juta
  • Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp 500 juta
  • Kementerian Perdagangan: Rp 15 juta

Alokasi Anggaran Pendidikan 2024

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan alokasi anggaran pendidikan untuk tahun 2024. Menurut Suharti, anggaran pendidikan 2024 senilai Rp 98,9 triliun telah disusun dengan teliti. Namun, pembuat kebijakan di Kemendikbudristek tidak memiliki kewenangan langsung dalam menentukan alokasi anggaran. Ini menjadi kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kementerian Keuangan.

“Kemendikbudristek tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait alokasi anggaran pendidikan 2024,” kata Suharti.

Meskipun demikian, Suharti menyatakan bahwa upaya telah dilakukan untuk memperluas peran Kemendikbudristek dalam penentuan alokasi anggaran melalui revisi peraturan. Namun, kendala regulasi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Berikut adalah rincian alokasi anggaran pendidikan 2024:

Alokasi Anggaran Pendanaan Wajib (Rp 45,69 Triliun):

  1. Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 13,49 triliun
    • Sasaran: 18,5 juta siswa
  2. KIP Kuliah: Rp 13,99 triliun
    • Sasaran: 985.577 mahasiswa
  3. Aneka Tunjangan Guru Non-PNS: Rp 8,46 triliun
    • Sasaran: 343.128 guru
  4. Tunjangan Profesi Dosen dan Guru Besar Non-PNS: Rp 2,45 triliun
    • Sasaran: 68.409 orang
  5. Biaya Operasional PTN Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi: Rp 7,29 triliun
    • Sasaran: 125 lembaga

Program Prioritas (Rp 23,44 Triliun):

  1. Platform Merdeka Belajar
  2. Kurikulum Merdeka
  3. Asesmen Nasional
  4. Pendampingan Sekolah Penggerak
  5. Guru Penggerak
  6. SMK Pusat Keunggulan
  7. Pendidikan Karakter
  8. Program Literasi Bahasa dan Kesastraan
  9. Tugas dan Fungsi, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola

Alokasi Anggaran untuk Pendidikan Tinggi (Rp 56,1 Triliun):

  • Gaji dan Layanan Perkantoran (termasuk gaji dan tunjangan dosen ASN dan operasional kantor PTN)
  • Fasilitasi Pelaksanaan Beasiswa Adik
  • Beasiswa Unggulan
  • Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Guru Besar Non-PNS
  • Revitalisasi Sarana-prasarana PTN dan PTV
  • Merdeka Belajar Kampus Merdeka
  • Kompetisi Kampus Merdeka
  • Pengembangan, Penelitian, dan Kerja Sama Bidang Pendidikan, Gizi, Pangan, dan Sains Asia Tenggara
  • Rekomendasi Pengembangan dan Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
  • Peningkatan Kapasitas dan Kualitas PTV
  • BOPTN Penelitian (termasuk dana padanan dan dana kompetitif)
  • BOPTN Nonpenelitian
  • Peningkatan Kualitas SDM Dikti dan Manajemen Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)
  • Layanan Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat
  • Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu
  • Fasilitasi Layanan Beasiswa Pendidikan Indonesia
  • Pembelajaran di Luar Kampus bagi Mahasiswa PTV, Uji Kompetensi Profesi Mahasiswa PTV
  • Modernisasi Lab PTN dan Penyiapan Politeknik Jadi PTN-BH
  • Penerapan Kurikulum Taut Sesuai Dunia Kerja
  • Tugas, Tata Kelola, dan Reformasi Birokrasi

Meskipun Kemendikbudristek belum memiliki kendali penuh atas alokasi anggaran, Suharti menyatakan optimisme terhadap masa depan pendidikan di Indonesia. Dia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan terobosan kebijakan untuk mengatasi tantangan dalam sistem pendidikan.

Dengan demikian, sementara kendala regulasi masih menghambat peran Kemendikbudristek dalam penentuan alokasi anggaran pendidikan, langkah-langkah menuju peningkatan akses dan kualitas pendidikan terus diupayakan melalui kerja sama antarinstansi dan inovasi kebijakan. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *