Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Bea Cukai sebagai Langkah Kritis untuk Mengembalikan Kepercayaan Publik
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Yusuf Wibisono, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas), menekankan perlunya tindakan konkret dari pemerintah dalam menangani sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Menurutnya, evaluasi mendalam terhadap kinerja lembaga tersebut menjadi langkah awal yang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis. Rabu (22/5/2024)
Dalam sebuah pernyataan tertulis pada Senin, 20 Mei 2024, Yusuf menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam pemeriksaan kekayaan pegawai Bea Cukai sebagai salah satu langkah kritis dalam membangun akuntabilitas.
Menurutnya, kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat sudah tepat, namun kurang bermakna tanpa adopsi asas pembuktian terbalik atas kekayaan yang dilaporkan.
Yusuf menyatakan bahwa pemberian gaji tinggi kepada pejabat Bea Cukai harus diikuti dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas kekayaan yang memadai.
“Pemberian gaji tinggi tidak diikuti dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat negara yang memadai,” katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya adopsi asas pembuktian terbalik dalam pemeriksaan kekayaan, sehingga pejabat harus membuktikan asal-usul kekayaannya.
Yusuf menyoroti pentingnya pemeriksaan dan audit langsung atas laporan kekayaan pejabat Bea Cukai. Menurutnya, setiap laporan kekayaan, termasuk indikasi gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan profil jabatan, harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh.
“Ketika pejabat negara tidak dapat membuktikan asal-usul atau sumber dari kekayaannya, maka kuat diduga kekayaan tersebut berasal dari korupsi,” ungkapnya.
Yusuf juga menyoroti perlunya reformasi progresif dalam kebijakan pembayaran gaji dan tunjangan tinggi kepada pegawai Bea Cukai. Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini tidak hanya wajar, tetapi juga penting untuk menekan perilaku koruptif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo mengenai sorotan publik terhadap DJBC. Dia menyatakan bahwa pihaknya telah membahas masalah tersebut dan akan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.
Presiden Jokowi juga memberikan tanggapannya terhadap situasi ini dengan menyatakan bahwa dirinya dan jajaran pemerintah akan menggelar rapat khusus untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh DJBC.
“Ya, nanti akan kami rataskan di rapat internal,” katanya.
Dalam mengatasi sorotan publik terhadap DJBC, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Langkah-langkah ini termasuk adopsi asas pembuktian terbalik dalam pemeriksaan kekayaan pejabat dan pemeriksaan langsung atas laporan kekayaan. Hanya dengan langkah-langkah ini, kepercayaan publik terhadap DJBC dapat dipulihkan secara efektif. (KBO-Babel/tim)
