KPK Setor Rp 59,2 Miliar ke Kas Negara dari Asset Recovery Kasus Korupsi Eks Bupati Muba dkk

Foto: Mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin

Asset Recoveri: KPK Setor Rp 59,2 Miliar ke Kas Negara dari Kasus Korupsi Eks Bupati Muba dkk

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Komitmen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memaksimalkan asset recovery terus menunjukkan kemajuan. Tim jaksa eksekutor Satgas II pada Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK berhasil menyetor dana sebesar Rp 59,2 miliar ke kas negara, berasal dari denda, uang pengganti, dan rampasan dalam sejumlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. Rabu (22/5/2024)

Ali Fikri, Kabag Pemberitaan KPK, menjelaskan bahwa penyetoran tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen KPK untuk mengembalikan aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Bacaan Lainnya

Salah satu sumber dana yang disetor berasal dari kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin. Dodi telah divonis bersalah dalam kasus suap, dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Mahkamah Agung (MA) dalam tingkat kasasi.

“Setoran dimaksud berasal dari uang denda, uang pengganti, uang rampasan, dan hasil lelang yang satu di antaranya dalam perkara terpidana Dodi Alex Noerdin,” jelas Ali.

Langkah KPK dalam mengejar aset para terpidana korupsi merupakan bagian integral dari upaya restorasi keuangan negara yang terdampak oleh tindak pidana tersebut.

Ali menekankan bahwa KPK akan terus konsisten dan proaktif dalam melakukan penagihan aset, sehingga dapat memberikan pemasukan yang signifikan bagi kas negara.

Penyetoran dana sejumlah Rp 59,2 miliar ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan KPK dalam memberantas korupsi dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks ini, langkah-langkah konkret yang diambil oleh tim jaksa eksekutor Satgas II menjadi teladan bagi upaya serupa di masa depan.

Keberhasilan KPK dalam mengembalikan aset dari para pelaku korupsi juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memulihkan integritas lembaga negara.

Upaya ini tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memberikan sinyal kuat kepada masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi, KPK terus berupaya untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya guna memastikan bahwa kekayaan negara yang dirampas oleh para pelaku korupsi dapat dikembalikan sepenuhnya.

Dengan langkah-langkah konkret seperti penyetoran dana ini, KPK memberikan bukti nyata bahwa upaya pemberantasan korupsi bukanlah sekadar retorika, tetapi merupakan komitmen nyata yang diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *