Kejaksaan Agung Periksa Stafsus, Dirut, dan Komisaris Independen dalam Kasus Korupsi Timah PT Timah Tbk

Penyelidikan terhadap keterlibatan DD sebagai Beneficial Ownership dalam skandal korupsi ini harus dilakukan dengan cermat dan menyeluruh. Hanya dengan memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas, kita dapat memastikan bahwa pelaku korupsi, tanpa kecuali, mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
Foto : Kapuspen Kejagung RI Ketut Sumardana

Tindakan Tegas dalam Penegakan Hukum: Kejaksaan Agung Sita Aset Kasus Pertambangan Ilegal senilai Triliunan Rupiah

KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Kejaksaan Agung terus menggulirkan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk, yang terjadi dari tahun 2015 hingga 2022. Dalam perkembangan terbaru, tim penyidik dari Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa sejumlah saksi, termasuk pejabat tinggi dan komisaris independen yang terkait erat dengan perusahaan tersebut. Rabu (22/5/2024)

Pada Senin, 20 Mei 2024, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi.

Bacaan Lainnya

Para saksi yang dimaksud sebagian besar berasal dari instansi mereka masing-masing, menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perkara ini dengan struktur perusahaan dan lembaga terkait.

Salah satu dari keenam saksi yang diperiksa adalah seorang Staf Khusus mantan Direktur PT Timah Tbk, yang menjabat dari tahun 2019 hingga 2020 dengan inisial SHD.

Selain itu, Direktur Utama dari perusahaan transportasi udara, PT Ekspress Transportasi Antarbenua, yang diwakili oleh TDH, juga ikut dipanggil untuk dimintai keterangan. Tak ketinggalan, Kepala Kantor Cabang PT Bank Mandiri Tbk Koba, MZ, juga turut menjadi fokus pemeriksaan.

Namun, tidak hanya pejabat perusahaan yang menjadi sorotan. Kejaksaan Agung juga memeriksa seorang komisaris independen yang diidentifikasi dengan inisial MWM.

Meskipun Kejagung merahasiakan di perusahaan mana MWM menjabat, kehadirannya sebagai seorang komisaris independen menandakan pentingnya perannya dalam pengawasan dan pengambilan keputusan di dalam perusahaan tersebut.

Selain itu, dua saksi lainnya yang merupakan pihak swasta, FF dan AM, juga dipanggil untuk memberikan keterangan terkait kasus ini. Meskipun keterkaitan mereka dengan kasus tersebut tidak diungkap secara terperinci, namun kehadiran mereka dalam pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan keterlibatan atau pengetahuan terhadap peristiwa yang sedang diselidiki.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk. Proses penyidikan ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Kejaksaan Agung Sita Aset Tersangka Kasus Pertambangan Illegal: 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, 1 SPBU, dan 6 Smelter

Dalam upaya pemberantasan kasus pertambangan ilegal yang merugikan negara dan lingkungan, Kejaksaan Agung Indonesia telah melakukan serangkaian tindakan tegas. Pada Kamis, 18 April 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan penyitaan sejumlah aset yang terkait dengan kasus tersebut.

Dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dipaparkan bahwa hingga saat ini telah dilakukan penyitaan terhadap 66 rekening bank, 187 bidang tanah dan bangunan, 16 mobil, serta satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Aset-aset tersebut diduga terlibat dalam mendukung kegiatan pertambangan liar atau ilegal di wilayah Bangka Belitung, yang diyakini telah memberikan keuntungan kepada para tersangka dalam kasus ini.

Salah satu aset yang disita, yaitu rumah mewah milik tersangka Thamron alias Aon, yang terletak di kawasan perumahan elit Serpong, Banten, menjadi bukti nyata dari dampak kasus ini pada sektor properti.

Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga berhasil menyita sejumlah aset berharga lainnya, termasuk 55 unit alat berat dan enam smelter atau tempat pemurnian timah.

Smelter-smelter tersebut, yang berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dengan total luas bidang tanah mencapai 238.848 meter persegi, telah dititipkan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan ini diharapkan dapat menjaga nilai ekonomis dan menghindari dampak sosial yang merugikan.

Sebagian dari smelter yang disita di antaranya berasal dari perusahaan seperti CV VIP, PT SIP, PT TI, dan PT SBS. Langkah penyitaan ini menjadi salah satu upaya konkret dalam menekan aktivitas pertambangan ilegal dan melindungi lingkungan hidup.

Ketut Sumedana menegaskan bahwa penyitaan aset tersebut merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung untuk menegakkan hukum dan memulihkan kerugian yang dialami oleh negara dan lingkungan akibat kegiatan ilegal tersebut.

Diperkirakan oleh ahli lingkungan dari IPB, Prof. Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian lingkungan dalam kasus ini mencapai Rp 271 triliun, sementara kerugian keuangan negara masih dalam proses perhitungan.

Kasus ini juga menyorot peran serta sejumlah tokoh, termasuk Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT), dan Helena Lim, seorang tokoh kaya raya dari Pantai Indah Kapuk (PIK), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Dengan demikian, tindakan Kejaksaan Agung Indonesia ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas kejahatan lingkungan dan menegakkan keadilan bagi negara dan masyarakat. Meskipun masih dalam proses, harapannya adalah agar penegakan hukum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan yang merugikan negara dan lingkungan. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *