Dugaan KKN Menguak Ketidakberesan Proyek Penampungan Air di Belitung: Masyarakat Dirugikan

Foto: Ilustrasi Korupsi

Dugaan Skandal Korupsi : Indikasi Praktik KKN dalam Proyek Air Bersih Belitung

KBO-BABEL.COM (Belitung) – Dugaan sebuah skandal korupsi terkuak dalam proyek pembangunan sumur bor dan penampungan air di Kabupaten Belitung. Proyek tersebut, yang seharusnya menjadi tonggak kemajuan dalam memperbaiki akses air bersih bagi masyarakat, malah menjadi sarang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan masyarakat setempat. Senin (20/5/2024)

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung meluncurkan proyek tersebut pada tahun 2023, dengan mengalokasikan dana sebesar Rp. 150.000.000 untuk setiap tiga titik sumur bor dan penampungan air di enam titik, termasuk di Desa Dukong dan Desa Terong. Namun, pelaksanaan proyek ini diselimuti oleh berbagai penyimpangan yang mengindikasikan adanya praktik KKN yang merugikan masyarakat.

Bacaan Lainnya

Hasil investigasi di lapangan mengungkapkan penyimpangan yang signifikan dari spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Salah satunya adalah penggunaan besi pondasi yang sudah berkarat, padahal seharusnya menggunakan besi baru yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, penggunaan material yang tidak tercantum dalam RAB, seperti batu berukuran besar untuk lantai dasar menara air, menambah daftar penyimpangan yang ditemukan.

Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa besi pondasi yang mereka temukan di lapangan sudah berkarat. Ini jelas tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di RAB.

Terlebih lagi, tiang menara air seharusnya menggunakan besi ulir 16 mm sebanyak 48 batang per desa, namun kenyataannya hanya menggunakan empat batang besi ulir di setiap sisi, selebihnya menggunakan besi biasa berukuran 12 mm.

Dengan harga per batang besi Rp 220.000, total biaya untuk besi 16 mm ulir seharusnya mencapai Rp 10.560.000 per desa. Namun, dalam RAB, anggaran untuk tangki air yang seharusnya mencakup tiga unit tangki air berkapasitas 3.100 liter per desa, ternyata tidak sesuai dengan realitas lapangan. Begitu juga dengan pengadaan pipa dan aksesoris yang dianggarkan jauh lebih besar daripada kebutuhan yang sebenarnya.

Ketika konfirmasi diberikan kepada penanggung jawab proyek, Dedi, belum ada tanggapan yang diberikan hingga berita ini diturunkan. Ketidakterbukaan dalam memberikan tanggapan tersebut semakin menambah kecurigaan akan adanya praktik KKN dalam proyek ini.

Perbedaan kapasitas tangki air yang dipasang di Desa Dukong menggunakan merk Jerapah dan di Desa Terong menggunakan merk Pinguin, keduanya berkapasitas 2.000 liter, juga menimbulkan pertanyaan akan konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Dugaan adanya praktik KKN dalam proyek pembangunan sumur bor dan penampungan air di Kabupaten Belitung membutuhkan perhatian serius dari pihak berwenang.

Langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Belitung serta menegakkan hukum. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek publik harus menjadi prioritas utama agar dana yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kesimpulannya, penegakan hukum dan reformasi sistem menjadi kunci utama dalam menghindari terulangnya praktik KKN yang merugikan masyarakat dan negara. Hanya dengan langkah-langkah tegas dan transparansi yang tinggi, proyek-proyek pembangunan dapat benar-benar berkontribusi pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *