Pj Wali Kota Pangkalpinang Beri Tanggapan Atas Skandal 10 Honorer Pemkot Pangkalpinang

Foto: Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan

Skandal 10 Honorer Pemkot Pangkalpinang: Ancaman Netralitas ASN di Tengah Pilkada/Pilwako

KBO-BABEL.COM (Pangkalpinang) – Pangkalpinang diguncang oleh skandal politik yang melibatkan 10 honorer Pemerintah Kota Pangkalpinang (Pemkot), mengancam netralitas dan integritas proses demokrasi yang sedang bergulir.(Rabu (15/5/2024)

Skandal ini terkuak setelah foto mantan Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil, bersama tim pendukungnya, dengan seragam bertuliskan “BANGMOLENSENYUM”, viral beberapa waktu lalu. Ketika ditelusuri lebih lanjut, terungkap bahwa 10 honorer Pemkot Pangkalpinang juga turut serta dalam foto tersebut dan diduga sebagai tim sukses dari Maulan Aklil.

Bacaan Lainnya

Daftar nama honorer yang terlibat dalam skandal ini adalah sebagai berikut:

1. Yudha (honorer bagian protokol)
2. Maulana (honorer bagian protokol)
3. Revi Setiawan (honorer bagian protokol)
4. Lola Cindraloka (honorer bagian protokol)
5. Imas Agustin (honorer bagian protokol)
6. Jadmiko (honorer bagian protokol)
7. Kartina (honorer bagian protokol)
8. Rangga (honorer Kominfo)
9. Risky Redha (honorer Kominfo)
10. Rike (honorer kelurahan)

Skandal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses politik. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN dilarang secara tegas menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan mereka harus menjaga netralitas serta tidak memihak kepada siapapun atau kepentingan manapun.

Pj. Walikota Pangkalpinang, yang dikenal dengan inisial Lusje, memberikan tanggapannya terkait skandal ini. Saat diwawancarai oleh media pada Senin (13/05/2024), ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait siapa yang akan maju dalam Pilkada/Pilwako.

Namun, Lusje menegaskan bahwa dalam tahapan tersebut, hukum terkait netralitas ASN, PPPK, dan PHL akan ditegakkan dengan tegas. Namun, ia juga menekankan bahwa pada saat ini, belum ada aturan yang melarang pertemuan atau diskusi antara para pihak terkait.

Ancaman terhadap netralitas ASN dan PPPK yang terlibat dalam skandal ini sangat serius. Pelanggaran terhadap aturan netralitas ASN dapat mengancam integritas dan legitimasi proses politik yang sedang berlangsung di Pangkalpinang.

Pemerintah daerah dan instansi terkait harus bertindak tegas untuk menangani masalah ini dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang berlaku demi terwujudnya proses politik yang bersih dan adil.

Keberadaan ASN yang netral dan independen sangatlah penting dalam menjaga integritas demokrasi. Semua pihak, terutama ASN dan PPPK, diingatkan untuk mematuhi aturan yang berlaku serta menjaga netralitas dalam setiap tahapan Pilkada/Pilwako demi terwujudnya proses politik yang bersih dan adil. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *