Skandal Permintaan Rp 12 Miliar Oleh Auditor BPK Terungkap, Ini Tanggapan BPK!

Foto: Kantor BPK

Skandal Permintaan Rp 12 Miliar Auditor BPK untuk WTP Kementerian Pertanian Era SYL: BPK Tegaskan Komitmen Integritas dan Profesionalisme

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Sekretaris Ditjen PSP Kementan, Hermanto, mengungkap skandal besar yang melibatkan permintaan uang senilai Rp 12 miliar dari seorang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Pertanian saat era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo (SYL). BPK telah memberikan respons terhadap tudingan tersebut. Jumat (10/5/2024)

Dalam pernyataan yang diunggah di situs resmi BPK, Jumat (10/5/2024), BPK menyatakan komitmen untuk menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Bacaan Lainnya

BPK menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan selalu berdasarkan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Pelanggaran integritas oleh pegawai BPK, jika terbukti, akan diproses sesuai dengan kode etik yang berlaku.

“Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar dan pedoman pemeriksaan serta dilakukan reviu mutu berjenjang (quality control dan quality assurance). Apabila ada kasus pelanggaran integritas, maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik,” ungkap BPK.

BPK juga menyatakan penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berlangsung. Meskipun demikian, BPK menegaskan bahwa mereka tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar aturan hukum, kode etik, serta standar dan pedoman pemeriksaan.

“BPK menghormati proses persidangan kasus hukum tersebut, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik, standar dan pedoman pemeriksaan,” tegas BPK.

Lebih lanjut, BPK mengungkap bahwa mereka telah membangun sistem penanganan atas pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan program pengendalian gratifikasi sebagai upaya untuk memitigasi risiko terjadinya pelanggaran kode etik BPK. Mereka juga menegaskan bahwa oknum di BPK yang terbukti melanggar kode etik akan dikenai sanksi sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta pada Rabu (8/5), Jaksa KPK Meyer Simanjuntak memperdalam informasi mengenai pemeriksaan BPK terhadap Kementerian Pertanian di era SYL. Hermanto, yang menjadi saksi dalam persidangan, menyebut adanya temuan yang dilakukan oleh BPK terkait proyek food estate.

Hermanto juga mengungkapkan bahwa ada permintaan dari auditor BPK kepada Kementerian Pertanian, yang meminta agar mereka menyampaikan permintaan uang senilai Rp 12 miliar kepada SYL.

Meskipun demikian, Hermanto mengaku bahwa permintaan tersebut tidak dipenuhi sepenuhnya, namun ada pemberian uang sejumlah Rp 5 miliar yang diduga terkait dengan urusan mendapatkan opini WTP.

Skandal ini membuka diskusi lebih lanjut tentang integritas dan independensi lembaga pengawasan seperti BPK dalam menegakkan aturan dan memastikan akuntabilitas di sektor publik. Masyarakat menuntut transparansi penuh dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau pemerasan.

Dengan demikian, skandal ini bukan hanya menjadi sorotan hukum, tetapi juga mencerminkan perlunya reformasi lebih lanjut dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia untuk memastikan bahwa korupsi dan praktik-praktik tidak etis lainnya dapat dicegah dan diberantas sepenuhnya. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *