Ganjar Pranowo Memilih Menjadi Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Ganjar Pranowo telah menyatakan keputusannya untuk tetap berada di oposisi terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengumuman tersebut terjadi dalam sebuah pertemuan dengan para pendukungnya dalam acara Halal Bihalal TPN yang diselenggarakan di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Jakarta Pusat, pada Senin, 6 Mei 2024. Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci termasuk Mahfud dan Tim Kampanye Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Selasa (7/5/2024)
Pada awalnya, Ganjar, bersama Mahfud, mengumumkan pembubaran TPN Ganjar-Mahfud. Ganjar mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diterima selama kampanye dalam Pemilihan Presiden 2024, menyatakan bahwa tugas TPN Ganjar-Mahfud telah terpenuhi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam TPN Ganjar-Mahfud yang telah membantu dalam kegiatan kami selama pemilihan presiden. Saya bangga dikelilingi oleh individu yang luar biasa,” ujar Ganjar.
Setelah pembubaran tersebut, Ganjar dengan tegas menyatakan niatnya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebagai gantinya, dia menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah.
“Saya mendeklarasikan, pertama, bahwa saya tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan ini, tetapi saya sangat menghormatinya, dan kami akan melakukan pengawasan dengan cara yang tepat,” tegas Ganjar.
Menekankan pentingnya menjaga diskusi yang penuh rasa hormat, Ganjar menyerukan untuk tidak terlibat dalam komentar merendahkan terkait afiliasi politik.
“Oleh karena itu, moralitas politik dijaga, dan cara yang benar dalam berpolitik harus ditingkatkan. Semua orang harus dihormati, dan tidak perlu saling mencela,” tegasnya.
Ganjar menjelaskan strateginya untuk melakukan pengawasan, menyatakan bahwa kritik harus disalurkan melalui saluran parlemen yang sesuai. Dia menyoroti pentingnya memberikan kritik melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai cara yang efektif untuk mengontrol pemerintah.
“Karena jalur yang paling tepat untuk kritik adalah melalui jalur parlemen. Itulah cara terbaik bagi kita untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melakukan kontrol,” paparnya.
Keputusan Ganjar Pranowo untuk tetap berada dalam posisi oposisi dalam lanskap politik Indonesia menandai perkembangan signifikan dalam politik Indonesia, terutama di tengah transisi menuju pemerintahan baru. Penekanannya pada kritik yang membangun dan pengawasan parlementer mencerminkan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.
Deklarasi yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo mengatur panggung untuk lanskap politik yang dinamis dan kuat di Indonesia, dengan implikasi untuk tata kelola, akuntabilitas, dan pelaksanaan hak demokratis.
Saat Indonesia melangkah maju, keterlibatan kedua faksi pemerintah dan oposisi akan menjadi krusial dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan kemajuan bagi negara dan warganya. (KBO-Babel/tim)