Rencana Perubahan Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan dan Implikasinya bagi Masyarakat

Foto: BPJS Kesehatan

Rencana Perubahan Sistem Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Tahun Depan: Dampak dan Implikasinya bagi Masyarakat

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Kementerian Kesehatan telah mengumumkan rencana untuk mengganti sistem kelas rawat inap 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan menerapkan Sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) pada tahun 2025. Meskipun perubahan ini berpotensi membawa dampak signifikan bagi masyarakat, besaran iuran BPJS Kesehatan tetap tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Senin (6/5/2024)

Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini masih berada pada tingkat yang sama dengan sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Hal ini disebabkan karena belum adanya perubahan dalam landasan hukum yang mengatur hal tersebut. Namun, rencana pergantian sistem kelas rawat inap telah menjadi sorotan utama dalam rapat di Komisi IX DPR, Jakarta, yang berlangsung baru-baru ini.

Meskipun besaran iuran tetap stagnan, pengenalan sistem KRIS akan mengubah cara layanan kesehatan di Indonesia. Sistem KRIS diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi disparitas dalam kelas perawatan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana perubahan ini akan memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan?

Menurut data yang diambil dari website resmi BPJS Kesehatan, iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah serta peserta bukan pekerja adalah sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

Meskipun besaran iuran ini relatif terjangkau, masih ada kekhawatiran bahwa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan iuran ini bisa menjadi beban tambahan yang signifikan.

Sementara itu, bagi peserta kelas III, terjadi kenaikan iuran dari waktu ke waktu. Pada bulan Juli – Desember 2020, peserta membayar iuran sebesar Rp 25.500, dengan sisanya sebesar Rp 16.500 akan dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Namun, per 1 Januari 2021, iuran peserta kelas III naik menjadi Rp 35.000, meskipun pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp. 7.000.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah sistem ini akan memberikan keadilan akses kepada semua lapisan masyarakat? Dengan perubahan sistem kelas rawat inap, apakah pemerataan pelayanan kesehatan dapat terwujud, ataukah akan ada kemungkinan terjadi kesenjangan yang lebih besar?

Profesor Ghufron menegaskan bahwa prinsip kesejahteraan sosial harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap kebijakan yang diambil. Meskipun iuran tetap sama bagi semua peserta, ia mengakui bahwa hal tersebut dapat memberatkan masyarakat miskin. Dalam konteks ini, konsep gotong royong menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan sosial.

Namun, implementasi konsep gotong royong dalam sistem kesehatan tidaklah mudah. Diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak dapat merasakan manfaat dari sistem jaminan kesehatan yang adil dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sementara Indonesia bersiap untuk memasuki era baru dalam sistem kesehatannya, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan peran serta masyarakat dalam proses perubahan tersebut.

Hanya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, Indonesia dapat mencapai tujuan bersama untuk memberikan akses kesehatan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negaranya. (KBO-Babel/tim)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *