Sinkronisasi Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Bangka Barat Resmi Digelar: Momentum Penting Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Foto: Sinkronisasi Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Bangka Barat Resmi Digelar

Pengesahan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian: Tonggak Menuju Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Bangka Barat

KBO-BABEL.COM (Mentok) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Barat secara resmi menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangka Barat tahun 2023. Rapat yang berlangsung di Gedung Mahligai Betason II pada Jumat (1/3/2024) sore itu dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Oktorazsari, dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Bangka Barat, Marudur Saragih, dan Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming. Rabu (17/4/2024)

Wakil Ketua DPRD Bangka Barat, Oktorazsari, menjelaskan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan tahap pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang ketahanan pangan.

Bacaan Lainnya

“Raperda ini telah melalui proses yang matang, baik di tingkat eksekutif maupun melalui kerjasama antara Tim Pembentukan Perda Babar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD, sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Oktorazsari.

Menyoroti signifikansi pengesahan Raperda tersebut, Oktorazsari menekankan bahwa ini merupakan momentum penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Bangka Barat.

“Saya yakin dan percaya bahwa Perda ini akan menjadi pedoman yang kuat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming, menyoroti konsep pertanian berkelanjutan sebagai pengelolaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, sekaligus menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.

“Perda ini memberikan landasan hukum terhadap arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dalam menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,” ujar Bong Ming Ming.

Raperda ini tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, namun juga menjadi tonggak penting dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Bangka Barat menuju keberlanjutan. Dalam konteks ini, keselarasan antara kebutuhan pangan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan lahan menjadi fokus utama.

Pengesahan Raperda ini juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan petani lokal. Mereka menyambut baik langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Bangka Barat dan berharap Raperda tersebut dapat memberikan solusi konkret dalam mengatasi tantangan-tantangan terkait ketahanan pangan dan keberlanjutan pertanian.

Di sisi lain, upaya implementasi Raperda ini juga menuntut sinergi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Langkah-langkah konkret dalam penerapan kebijakan ini di lapangan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pengesahan Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Bangka Barat tidak hanya merupakan pencapaian bagi Kabupaten Bangka Barat semata, namun juga menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. (Redaksi, KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *