Pemerintah Bangka Barat Gencarkan Kolaborasi untuk Pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan serangkaian pertemuan penting dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, guna membahas strategi pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular. Pertemuan tersebut, yang dipimpin oleh Bupati Bangka Barat, Sukirman, dan dihadiri oleh berbagai instansi terkait, membahas rencana peningkatan akses jalan ke Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu tersebut. Rabu (17/4/2024)
Rencana pengembangan KIPT Tanjung Ular memegang peran penting dalam pemacuan ekonomi daerah, investasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Sukirman menegaskan bahwa akses jalan yang memadai sangatlah vital untuk mendukung operasional kawasan industri tersebut, terutama dalam menghubungkan ke Pelabuhan serta untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Dalam paparannya, Bupati Sukirman menjelaskan urgensi pembangunan akses jalan Air Limau-Tanjung Ular yang membentang sepanjang 17,06 kilometer. Diperkirakan, pembangunan jalan dan empat jembatan yang dibutuhkan akan menghabiskan anggaran sekitar 100 miliar rupiah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berharap dapat menggandeng pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak swasta untuk mendukung pembangunan akses jalan tersebut.
Abimanyu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bangka Barat, menekankan pentingnya segera membentuk Tanjung Ular sebagai kawasan industri.
Menjadikan Tanjung Ular sebagai kawasan industri akan mempermudah pengajuan masuk ke dalam rencana pembangunan nasional dan memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan.
Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan industri, pihak Pemerintah Daerah juga berencana untuk berkolaborasi dengan PT Timah. Meskipun demikian, opsi lain masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat internal.
Dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Andi Yulianti Ramli menyatakan dukungan secara prinsip terhadap pengembangan Tanjung Ular sebagai kawasan industri.
Beliau juga menyarankan agar kawasan industri tersebut didahulukan untuk diusulkan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau Proyek Strategis Nasional.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berharap dapat menggalang dukungan yang cukup untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. (KBO-Babel)
