Skandal Dana Hibah PWI: Terang Terangan atau Gelap Gulita?

Penggelapan Dana Hibah PWI: Menjemput Bencana Etika dalam Jurnalisme

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Skandal mengguncang dunia jurnalistik Indonesia ketika kabar dugaan penggelapan dana hibah PWI tersebar luas. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menjadi sorotan setelah dugaan pengelolaan dana yang tidak transparan mencuat ke permukaan. Dana senilai Rp 6 miliar yang seharusnya digunakan untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disinyalir tergelapkan oleh pihak internal PWI. Selasa (9/4/2024).

Bacaan Lainnya

Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo, dengan tegas menegaskan bahwa dana bantuan harus diterima secara utuh oleh organisasi. Namun, dugaan sekitar Rp 2,9 miliar dari total dana tersebut dilaporkan mengalami penyimpangan.

Rapat Dewan Kehormatan pada 2 April 2024 menjadi panggung diskusi terkait insiden ini, di mana beberapa pengurus PWI yang diduga terlibat dalam pengelolaan dana diminta klarifikasi.

Pada tanggal 7 November 2023, dana bantuan itu secara langsung disepakati oleh Presiden kepada Menteri BUMN dalam pertemuan dengan pengurus PWI di Istana Negara.

Sasongko menekankan bahwa tidak ada ruang bagi cashback, fee, atau potongan apa pun dari dana bantuan tersebut.

Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo, dengan tegas menegaskan bahwa dana bantuan harus diterima secara utuh oleh organisasi. Namun, dugaan sekitar Rp 2,9 miliar dari total dana tersebut dilaporkan mengalami penyimpangan.
Foto : Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo,

Namun, sayangnya, angin segar dari pengungkapan insiden ini disertai dengan kekecewaan mendalam dari masyarakat jurnalistik Indonesia.

Tanggapan tajam datang dari IMO-Indonesia, yang menyatakan keyakinannya bahwa PWI mampu menyelesaikan masalah internalnya sendiri melalui Dewan Kehormatan.

Mereka menegaskan bahwa jika terbukti, tindakan tersebut merupakan aksi oknum individu dan bukan dari keseluruhan organisasi.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menekankan pentingnya pengungkapan cepat atas dugaan perbuatan tersebut dan menuntut sanksi yang setimpal bagi pelaku.

Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail, menekankan pentingnya pengungkapan cepat atas dugaan perbuatan tersebut dan menuntut sanksi yang setimpal bagi pelaku.
Foto : Ketua Umum IMO-Indonesia, Yakub F. Ismail

Skandal ini menimbulkan titik hitam dalam etika jurnalistik Indonesia. Sasongko menyampaikan bahwa Dewan Kehormatan PWI akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan internal organisasi, termasuk Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Kode Perilaku Wartawan (KPW).

Namun, selain sanksi internal, publik juga menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar. Masyarakat percaya bahwa tindakan penggelapan dana hibah seperti ini mencoreng nama baik pers tanah air.

Skandal ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek profesi jurnalistik.

Dalam suasana yang tegang ini, semua pihak berharap agar penyelesaian atas skandal ini dapat dilakukan dengan cepat dan adil.

Sanksi yang diberikan haruslah menjadi contoh bagi semua pihak bahwa pelanggaran etika jurnalistik tidak akan ditoleransi.

Momen ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai yang menjadi pondasi dalam menjalankan profesi jurnalistik yang mulia. Skandal ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi PWI, tetapi juga bagi seluruh komunitas jurnalis Indonesia. (KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *