Luhut Angkat Suara Mengenai Kasus Korupsi Timah, Rencanakan Penguatan Tata Kelola
KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya memberikan tanggapannya terkait polemik yang tengah memanas terkait dugaan korupsi dalam perdagangan komoditas timah di bawah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022. Jumat (5/4/2024)
Dari akun Instagram pribadinya pada hari Kamis (4/4/2024), Luhut menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah, terutama menekankan peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara.
“Bicara soal kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang ramai diperbincangkan beberapa hari ini, sebetulnya ESDM telah meluncurkan platform SIMBARA (Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga),” ujar Luhut.
Selain itu, Luhut juga mengungkapkan rencana untuk mengintegrasikan komoditas nikel dan timah ke dalam platform tersebut pada tahun ini, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memodernisasi dan menyederhanakan mekanisme tata kelola.
“Mengingat kami sedang menyempurnakan SIMBARA, sehingga mampu mengintegrasikan seluruh data pertambangan di Indonesia,” katanya.
Menurut Luhut, kasus korupsi timah menjadi pembelajaran bagi semua pihak, yang memerlukan upaya percepatan dalam menyelesaikan digitalisasi data pertambangan.
Luhut menjelaskan kemampuan SIMBARA dalam memantau berbagai proses, mulai dari identitas wajib pajak dan pembayar, perizinan pertambangan, rencana penjualan, verifikasi, pengumpulan pendapatan, hingga logistik ekspor.
“Dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara real time,” tegasnya.
Sebagai penutup, Luhut menyampaikan optimisme terkait pembaruan SIMBARA yang akan segera dilakukan, sejalan dengan arahan Presiden Jokowi terkait peningkatan “Gov-tech,” yang meliputi inisiatif digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.
“Saya berharap dalam dua bulan ke depan, SIMBARA akan segera ter-update dengan memasukkan data terkait timah dan komoditas lainnya, sesuai arahan dari Presiden @jokowi terkait penyelesaian “Gov-tech”, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan Luhut, pemerintah menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menangani korupsi dan memajukan tata kelola digital dalam industri pertambangan Indonesia. (Sumber: CNBC Indonesia, Editor: KBO-Babel)
