JAM-Pidum Menerima dan Menyetujui 39 Permohonan Penghentian Penuntutan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

Di tengah hiruk pikuk persidangan dan gema putusan pengadilan, sebuah langkah yang monumental telah diambil oleh Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) hari ini. Sebanyak 18 permohonan penghentian penuntutan diterima dan disetujui berdasarkan prinsip keadilan restoratif, mengisyaratkan sebuah pergeseran paradigma dalam sistem hukum Indonesia. Langkah ini tidak hanya mengacu pada kepatuhan hukum semata, tetapi juga pada kearifan sosial dan kemanusiaan, Sabtu (19/3/2024).
Foto : Kantor JAM-Pidum

Jaksa Agung RI Menyetujui 39 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Jaksa Agung RI, melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana, pada hari Rabu, 3 April 2024, menyetujui 39 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kamis (4/4/2024)

Kasus-kasus tersebut melibatkan tersangka-tersangka dari berbagai daerah di Indonesia, yang telah disangka melakukan pelanggaran terhadap berbagai pasal hukum seperti penganiayaan, pencurian, penadahan, dan pelanggaran lainnya.

Bacaan Lainnya

Berikut adalah 39 Permohonan Penghentian Penuntutan yang disetujui berdasarkan keadilan restoratif:

1. Jaka Sucipto Y bin Ramlan Hayadi dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, tersangka pelanggaran lalu lintas.
2. Pendri Mayudi als Yudi bin Ujang dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, tersangka penganiayaan.
3. Yozi Ade Permana als Yozi bin Reza Pahlozi dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, tersangka penganiayaan.
4. Aldi Manampiring dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, tersangka penganiayaan.
5. Deitje Werupangkey dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, tersangka penggelapan atau penipuan.
6. Fitriyati Husa alias Nining dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, tersangka penganiayaan.
7. Meldy Pondaag alias Meldy dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, tersangka penganiayaan.
8. Julev Devry Simon Pitna dari Kejaksaan Negeri Minahasa, tersangka kekerasan dalam rumah tangga.
9. Jesen Pangungsikang dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, tersangka penganiayaan.
10. Samin Hunta dari Kejaksaan Negeri Bitung, tersangka pencurian.
11. Santo anak Syamsuddin Ham (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sambas, tersangka kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan.
12. Abdillah Lisandi bin Lim Kim dari Kejaksaan Negeri Depok, tersangka pencurian.
13. Willy Alamsyah alias Tenggleng bin Mochamad Mansyur Syah dari Kejaksaan Negeri Indramayu, tersangka penadahan.
14. Rahil M. Jafar alias Rahil dari Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, tersangka penganiayaan.
15. Riki Aryanto bin (Alm.) Muhammad Haryanto dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tersangka pencurian.
16. Hendra Puko alias Rinto dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, tersangka pencurian.
17. Amonius Irwanta Bula alias Irwan dari Kejaksaan Negeri Manggarai, tersangka pencurian.
18. I Fajar Ramadan alias Aja bin La Umbe dan II Bhojesvan Vamuin alias Bojes bin Muin dari Kejaksaan Negeri Baubau, tersangka pelanggaran perlindungan anak atau penganiayaan.
19. Refly Kolang alias Refly bin Vence dari Kejaksaan Negeri Kolaka, tersangka penggelapan.
20. Riyan Eko Setiawan alias Riyan bin Hariono dari Kejaksaan Negeri Kolaka, tersangka penggelapan.
21. Wahyu Aldin Roy Pasomba alias Roy bin Amran dari Kejaksaan Negeri Kolaka, tersangka penggelapan.
22. Subardin alias Bardin bin Syamsudin dari Kejaksaan Negeri Kolaka, tersangka penadahan.
23. Abdul Bakar bin (Alm.) Muklis Rifa’i dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tersangka penipuan dan penggelapan.
24. Moh. Awang Surya bin Daryono dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tersangka pencurian.
25. Suroso bin Misaji dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tersangka pencurian.
26. Okta Gamma Firnanda bin (Alm.) Bambang Iri Nur Supriadi dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tersangka penggelapan atau penadahan.
27. Raditama Nouga Arya Kusuma bin Nurhasan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tersangka penadahan.
28. Karen Cahyono bin Panis dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, tersangka penganiayaan.
29. Didit Aryanto bin (Alm.) Seger dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, tersangka penadahan.
30. Gugun Gunawan Khoirul Ahmad dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tersangka pencurian.
31. Moch Rofian dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo, tersangka pencurian.
32. Riska Dwi Payana bin Mat Suri dari Kejaksaan Negeri Lamongan, tersangka pelanggaran perlindungan anak.
33. Akhmat Samsul Aliwafa dari Kejaksaan Negeri Kota Malang, tersangka pencurian atau penadahan.
34. Fendy Sujarwoko alias Kowor bin (Alm.) Hartoyo dari Kejaksaan Negeri Blitar, tersangka kelalaian yang menyebabkan kematian.
35. Deni Hidayatul Rahman bin Ngatemin dari Kejaksaan Negeri Jombang, tersangka pencurian dengan pemberatan.
36. Sarnianto bin Khorim dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, tersangka pelanggaran perlindungan anak.
37. Moh. Kamil bin Gafur Rahim dari Kejaksaan Negeri Sumenep, tersangka penganiayaan.
38. M. Rizki Bin Muksin dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tersangka penadahan.
39. Nicholas Dwi Kurniawan bin Markuat dari Kejaksaan Negeri Ponorogo, tersangka pencurian.

Penghentian penuntutan tersebut diberikan atas beberapa alasan yang meliputi:

  1. Proses Perdamaian: Telah dilakukan proses perdamaian di mana tersangka meminta maaf dan korban telah memberikan maaf.
  2. Tidak Pernah Dihukum: Tersangka belum pernah dihukum sebelumnya.
  3. Pelaku Baru: Tersangka merupakan pelaku baru yang pertama kali melakukan perbuatan pidana.
  4. Ancaman Hukuman Rendah: Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  5. Janji untuk Tidak Mengulangi Perbuatan: Tersangka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
  6. Perdamaian Secara Sukarela: Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
  7. Kesepakatan Tidak Melanjutkan ke Persidangan: Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
  8. Pertimbangan Sosiologis: Pertimbangan atas situasi sosial di sekitar kasus.
  9. Respon Positif Masyarakat: Masyarakat memberikan respons positif terhadap penyelesaian kasus dengan keadilan restoratif.

JAM-Pidum juga memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Keadilan restoratif memberikan alternatif yang mengutamakan perdamaian dan kebaikan bersama antara pihak korban dan pelaku dalam menyelesaikan konflik hukum. Dengan demikian, keputusan ini diharapkan dapat membawa manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat. (Sumber: Kapuspenkum Kejagung Jaksel, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *