Skandal Korupsi PT Timah: Rincian Kerugian Negara Capai Rp271 Triliun Akibat Penambangan Ilegal

Foto: Bekas Tambang Timah (Camoi)

Skandal Korupsi PT Timah Menggegerkan Indonesia: Rincian Kerugian Negara Capai Rp271 Triliun

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Indonesia dikejutkan dengan skandal besar-besaran dalam industri pertambangan, yang melibatkan perusahaan tambang terbesar di Tanah Air, PT Timah. Kasus dugaan korupsi ini telah menimbulkan kerugian yang mencapai angka yang sangat mencengangkan, mencapai Rp271 triliun. Dilaporkan bahwa kerugian terbesar yang diakibatkan oleh kegiatan ilegal ini adalah kerusakan alam, terutama pengrusakan hutan alam. Senin (1/4/2024)

Menurut pernyataan resmi dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, kerugian negara dan lingkungan akibat kejahatan ini ditaksir mencapai Rp271 triliun.

Bacaan Lainnya

Penelitian yang dilakukan oleh Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Bambang Hero Saharjo, menggunakan pengamatan citra satelit dari tahun 2015 hingga 2022. Ditemukan bahwa terdapat izin usaha pertambangan (IUP) di darat seluas hampir 350 ribu hektare di tujuh kabupaten di Provinsi Bangka Belitung.

Para pakar lingkungan telah melakukan penghitungan yang mengungkap fakta menggemparkan bahwa ada ratusan perusahaan yang beroperasi di balik kasus ini.

Data menunjukkan bahwa luas galian tambang di tujuh kabupaten mencapai 170 ribu hektare, dengan sekitar 75.345,751 hektare berada di dalam kawasan hutan dan 95.017,313 hektare berada di luar kawasan hutan.

Penghitungan kerugian ekologi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 7 Tahun 2014 mengungkap bahwa kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah dalam kawasan hutan mencapai Rp 223,36 triliun.

Jumlah ini mencakup biaya kerugian lingkungan sebesar Rp 157,83 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 60,27 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp5,26 triliun.

Sementara itu, kerugian lingkungan hidup akibat tambang timah di luar kawasan hutan mencapai Rp47,70 triliun. Ini termasuk biaya kerugian lingkungan sebesar Rp25,87 triliun, biaya kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp 15,2 triliun, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp6,62 triliun. Jika digabungkan, total kerugian akibat kerusakan yang harus ditanggung negara mencapai Rp 271,06 triliun.

16 tersangka telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, termasuk Harvey Moeis dan Helena Lim. Harvey diduga sebagai orang yang bertanggung jawab untuk melobi beberapa smelter di kawasan IUP PT Timah untuk mengakomodasi pertambangan liar. Sementara itu, Helena diduga turut serta dalam menyewakan alat peleburan timah di kawasan PT Timah Tbk.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, menyatakan bahwa tersangka Helena Lim diduga kuat membantu mengelola hasil dari tindak pidana korupsi dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter.

Skema ‘crazy rich’ ini melibatkan penerimaan atau penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang menguntungkan para tersangka lain, termasuk dirinya.

Kasus dugaan korupsi ini berawal pada tahun 2018, ketika beberapa tersangka, termasuk ALW selaku Direktur Operasi PT Timah Tbk, MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk, dan EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk, menyadari pasokan bijih timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya.

Mereka kemudian menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk.

Kasus ini telah menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat dan menunjukkan urgensi untuk penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik korupsi dalam industri pertambangan. Kejaksaan Agung berjanji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan memastikan bahwa para pelaku korupsi dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus korupsi PT Timah ini juga menimbulkan perhatian terhadap perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem. Diharapkan bahwa dengan pemberantasan korupsi dalam sektor pertambangan, Indonesia dapat melindungi sumber daya alamnya dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. (Sumber: Tempo, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *