Ratusan Pekerja Dirumahkan Akibat Tidak Beroperasinya Smelter Timah di Bangka Belitung

Foto: Kepala Disnaker Provinsi Babel, Elius Gani

Krisis Ketenagakerjaan: Ratusan Pekerja Terdampak Akibat Tidak Beroperasinya Smelter Timah di Bangka Belitung

KBO-BABEL.COM (Bangka) – Situasi ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengalami goncangan serius dengan tidak beroperasinya sejumlah smelter timah belakangan ini. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Babel mencatat bahwa ada ratusan pekerja atau karyawan di sektor pertambangan yang terdampak, baik dengan dirumahkan maupun terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kamis (28/3/2024)

Kepala Disnaker Provinsi Babel, Elius Gani, mengungkapkan bahwa laporan yang diterima menunjukkan adanya sekitar ratusan pekerja yang terdampak langsung oleh tidak beroperasinya smelter timah.

Bacaan Lainnya

“Dari laporan yang ada, saat ini sebagian ada yang dirumahkan dan ada pula yang mengalami PHK. Namun, kondisi smelter yang tidak beroperasi membuat pegawainya terdampak secara langsung,” ungkap Elius dalam pernyataannya pada Rabu (27/3/2024).

Meskipun belum ada data resmi mengenai jumlah smelter yang tidak beroperasi, Elius menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan mediasi jika terdapat hak-hak pekerja yang belum terpenuhi.

“Laporan jumlah smelter yang tidak beroperasi belum ada secara resmi terdata dan dilaporkan. Untuk PHK mereka laporan, tapi untuk dirumahkan mereka masih bekerja pada prinsipnya. Kami siap mediasi, mediator itu tersedia di kabupaten kota, kalau pun memang dia lintas itu bisa di provinsi, kita backup dari provinsi,,” tambahnya.

Untuk mengatasi masalah pengangguran yang semakin meningkat, Elius menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa upaya konkret. Salah satunya adalah dengan menyediakan program magang di balai pelatihan, mengadakan Job Fair, serta menyediakan pusat informasi lapangan kerja. Selain itu, Disnaker juga telah menggandeng berbagai pihak terkait untuk saling bersinergi dalam menangani masalah ini.

“Pengangguran bukan hanya masalah Disnaker, tapi ini urusan semua stakeholder yang ada. Untuk itu kita kolaborasi antar OPD di kota/kabupaten dan instansi terkait. Memang landingnya di Disnaker. Tapi pengangguran ini menjadi upaya bersama untuk mengatasinya,” jelas Elius.

Dengan situasi yang semakin genting, diharapkan pemerintah dapat segera memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi hak-hak para pekerja yang terdampak.

Pengangguran bukanlah hanya masalah satu pihak, namun merupakan tanggung jawab bersama untuk mencari solusi yang berkelanjutan guna menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. (Sumber: Bangka Pos, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *