Kesulitan RKAB Tambang: Kementerian ESDM Sebut Kelalaian Staf Perusahaan Jadi Penyebab Utama

Foto: Ilustrasi Tambang

RKAB Tambang Dikritik, Dirjen ESDM Sebut Staf Perusahaan Malas: Keterlambatan Persyaratan Bikin Proses Terhambat

KBO-BABEL.COM (Jakarta) – Persoalan terkait penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang kembali menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR. Wakil Ketua Komisi VII, Maman Abdurrahman, menyoroti kesulitan dalam keluarnya RKAB dan mengajukan pertanyaan langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Suswantono, pada hari Selasa (26/3/2024). Kamis (28/3/2024)

Maman mengungkapkan keheranannya terhadap kesulitan yang terjadi dalam proses penerbitan RKAB.

Bacaan Lainnya

“Kenapa sih pak RKAB susah sekali keluarnya?” tanyanya.

Menyikapi pertanyaan tersebut, Bambang Suswantono menegaskan bahwa sebenarnya RKAB tidak sulit untuk diterbitkan, asalkan pelaku usaha mampu melengkapi persyaratannya dengan baik. Namun, hingga saat ini, banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan tersebut.

Bambang menjelaskan bahwa Kementerian ESDM telah memberikan dukungan dengan membuka coaching clinic sejak Februari lalu. Sebanyak 10 lapak telah dibuka, dan setiap harinya, pihak Kementerian memanggil 4-5 perusahaan untuk memberikan paparan dan penjelasan terkait persyaratan RKAB. Namun, masih ada 3-4 perusahaan setiap kali pertemuan yang belum mampu menyelesaikan persyaratan tersebut.

Lebih lanjut, Bambang juga menyebutkan bahwa setelah menyelidiki masalah ini, pihaknya menemukan bahwa salah satu penyebab keterlambatan dalam penerbitan RKAB adalah karena kurangnya keseriusan dari staf perusahaan untuk melengkapi persyaratan. Bambang menegaskan bahwa banyak staf yang hanya mengaku telah mengirimkan dokumen padahal kenyataannya belum, sehingga memperlambat proses RKAB.

“Dari hasil penelusuran di lapangan, kami menemukan bahwa staf-staf dari pelaku usaha ini terkesan malas untuk melengkapi persyaratan RKAB. Mereka melapor pada pimpinan mereka bahwa dokumen sudah dikirim, padahal tidak ada bukti pengiriman yang valid,” ujarnya dengan tegas.

Bambang juga menambahkan bahwa seringkali pimpinan perusahaan juga mengaku telah mengirimkan dokumen padahal belum, yang menjadi salah satu faktor terhambatnya proses penerbitan RKAB. Hal ini sering terjadi di lapangan, di mana pihak Kementerian ESDM sering mendapati bahwa klaim pengiriman dokumen tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam konteks ini, Bambang menekankan pentingnya kerjasama antara pihak Kementerian dan pelaku usaha untuk memastikan proses penerbitan RKAB berjalan lancar.

Dia juga mengingatkan bahwa keseriusan dalam melengkapi persyaratan sangat diperlukan agar tidak ada lagi hambatan dalam penerbitan RKAB di masa mendatang.

Dengan demikian, masalah keterlambatan dalam penerbitan RKAB tambang menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pelaku usaha, yang membutuhkan upaya bersama untuk memastikan kelancaran proses tersebut demi kemajuan sektor pertambangan di Indonesia. (Sumber: Detik, Editor: KBO-Babel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *