Dugaan Kecurangan Pemilu di Palembang: Bawaslu Sumsel Nyatakan KPU Palembang dan PPK Sukarami Melanggar Administratif

Foto: KPU Palembang dan PPK Sukarami Terbukti Langgar Administratif Pemilu

Skandal Administratif Pemilu Terbongkar di Palembang: KPU dan PPK Terbukti Langgar Aturan

KBO-BABEL.COM (Palembang) – Skandal pemilu kembali mencuat di Kota Palembang setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Selatan menggelar sidang terkait dugaan kecurangan pemilu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sukarami. Dalam sidang yang berlangsung selama dua hari berturut-turut pada 18-19 Maret 2024, Bawaslu Sumsel memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang dan PPK Sukarami terbukti melanggar administratif dalam proses pemilu. Rabu (20/3/2024).

Sidang digelar menyusul adanya laporan dari calon legislatif DPRD Palembang Dapil II dari Partai PPP, Rina Indah, yang mencurigai adanya kecurangan saat penghitungan suara. Laporan tersebut menyoroti kejanggalan yang terjadi dalam proses pemungutan suara di PPK Sukarami.

Bacaan Lainnya

Dalam persidangan tersebut, tiga pihak terlapor dihadirkan: KPU Palembang, PPK Sukarami, dan seorang calon legislatif dari Partai Nasdem. Hasil sidang menyimpulkan bahwa KPU Palembang dan PPK Sukarami terbukti melakukan pelanggaran administratif dalam pemilu 2024 di Kecamatan Sukarami.

Ketua Majelis Persidangan, Kurniawan, yang memimpin sidang tersebut menyatakan,

“Mengingat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrative Pemilihan Umum. Menyatakan terlapor 1 dan 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.”

Dalam penyelesaiannya, Bawaslu Sumsel memberikan teguran tertulis kepada KPU Palembang dan PPK Sukarami untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Masherdata Musai, kuasa hukum Rina Indah, menyatakan niatnya untuk membawa putusan sidang Bawaslu Sumsel ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jelas di sini bahwa terlapor satu dan dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan sudah melakukan pelanggaran administratif dalam proses tahapan penyelenggaraan pemilu, yang berada dalam Dapil II Kota Palembang, yang merugikan klien kami maka dari itu kita bawa laporan ini ke MK,” tegasnya.

Selain itu, Masherdata juga telah mengajukan gugatan pidana ke Gakkumdu Kota Palembang terkait dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh terlapor.

Di sisi lain, terlapor ketiga, Andri Adam, calon legislatif dari Partai Nasdem Kota Palembang, merasa lega karena tidak terbukti bersalah.

“Alhamdulillah selama ini menjadi sangkaan pemohon dari PPP itu tidak benar dan tidak terbukti. Saya cukup puas dengan hasil persidangan ini,” ungkapnya.

Skandal ini telah mencoreng proses pemilihan umum di Kota Palembang dan menimbulkan kekhawatiran akan integritas dan transparansi dalam pelaksanaan demokrasi.

Masyarakat menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam proses pemilihan umum, serta menjaga agar kecurangan tidak terulang di masa mendatang. (Sumber: Detiksumbagsel, Editor: KBO-Babel).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *